Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara agar mengelola keuangan dengan berasas pada kepentingan rakyat. Jokowi juga berpesan agar jangan ada satu rupiah pun uang rakyat dikorupsi.

"Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digaris bawahi," tegasnya saat memberikan sambutan dalam acara Persiapan Pempidato eriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12).

Jokowi mengatakan, inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat bisa diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan jangan merasa puas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK. Sebagaimana pada 2016 lalu, laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini WTP.

"WTP bukan lah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN. Kita tidak boleh puas dengan pernyataan bahwa di tahun 2016 adalah pertama kali predikat WTP diterima pemerintah pusat setelah 12 tahun. Saya kira bukan itu," kata dia.

"Kitu justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan itu harus jadi sebuah standar. Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya," imbuh dia.

Tak cukup sampai di situ, Jokowi juga meminta agar lembaga dan kementerian mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir. Misalnya memaksimalkan penggunaan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Di samping itu, Jokowi memastikan perpres terkait penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan itu akan segera rampung.

"Perpres sedang disiapkan sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas. Kalau sistem ini berjalan, saya meyakini semuanya menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN," ucapnya.

Menutup sambutannya, Jokowi meminta agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan terbuka dengan BPK. BPK merupakan mitra pemerintah yang dapat memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Saya juga percaya BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," pungkasnya.

Dalam acara ini, sejumlah menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga turut hadir. Mereka adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PU PERA Basuki Hadimuldjono, Menpan RB Asman Abnur, Menpar Arief Yahya, Menteri LHK Siti Nurbaya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Hadir juga Menteri BUMN Rini Soemarno, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BNN Komjen Polisi Budi Waseso, dan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.