Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan audiensi dengan segenap komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Merdeka. Jokowi mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) segera disahkan menjadi UU oleh DPR.

"Tentang perkembangan RUU JPSK yang semuanya pemerintah dan DPR paling tidak dari Pak Presiden mengharapkan segera kita bisa selesaikan sebelum tahun ini berakhir," kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan C, Heru Budiargo di Istana, Jakarta, Kamis (23/7).

Lebih lanjut, Heru menegaskan, undang-undang tersebut dianggap penting agar Indonesia siap dalam pencegahan dan penanganan krisis ekonomi. Yang mana UU JPSK itu merupakan payung hukum yang sah bilamana keadaan krisis terjadi.

Sedangkan terkait krisis di Yunani, Heru menilai tidak berdampak signifikan terhadap nilai rupiah dan kondisi ekonomi perbankan.

"Ya memang ada eksternal pressure apakah Yunani, RRT dan lain-lain. sejauh ini dampaknya sangat minim kalau misalnya sampai sekarang belum ada dampak yang cukup relevan," jelas Heru.

"Kita juga melihat daya tahan perbankan relative baik dan fundamental ekonomi kita relative baik. Kalau car perbankan masih di level 20.5 persen, bagus sekali. NPL di kisaran 2.45 persen, NPL net hanya 1.42 persen. Jadi reserves-nya juga cukup, baik sekali," tutupnya.