Jokowi: Indonesia Alami Obesitas Regulasi

Selasa, 28 Januari 2020 10:33 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Jokowi: Indonesia Alami Obesitas Regulasi jokowi di MK. ©2020 Merdeka.com/intan umbari prihatin

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (MK) 2019 di ruang sidang Pleno, Jakarta Pusat, Selasa (28/1). Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan saat ini Indonesia mengalami obesitas regulasi.

"Saya memperoleh laporan terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi," kata Jokowi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).

Hal tersebut, kata dia, akan menjerat aturan-aturan sendiri. Sehingga memperlambat perkembangan dan semakin terjebak dalam keruwetan peraturan.

"Harus disederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespons perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat," ungkap Jokowi.

1 dari 2 halaman

Sebab itu, Pemerintah saat ini sedang memangkas dengan cara merancang UU Omnibus Law. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, saat ini kedua UU ini sedang disiapkan dan akan diserahkan pada DPR.

"Berbagai ketentuan dalam puluhan UU akan dipangkas, disederhanakan, dan diselaraskan. Omnibus lLaw perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja saat ini sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke DPR," ungkap Jokowi.

Jokowi juga berharap publik mendukung dengan adanya rancangan UU Omnibus Law tersebut. Hal tersebut untuk mewujudkan peraturan yang lebih efisien.

"Demi terwujudnya keadilan sosial demi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," ungkap Jokowi.

2 dari 2 halaman

Dalam laporan tersebut dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi.

Beberapa Ketum parpol juga hadir, seperti Presiden PKS Sohibul Iman, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. [rnd]

Baca juga:
Sesuai Target Jokowi, Pemerintah Mau UU Omnibus Law Terbit dalam 3 Bulan
Minggu Ini, Surat Presiden soal RUU Omnibus Law Perpajakan Diberikan DPR
Omnibus Law Dinilai Dapat Turunkan Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi
DPR Yakin Pembahasan Omnibus Law Rampung Sebelum 100 Hari Periode Kedua Jokowi
Buruh Bakal Gugat ke MK Jika Omnibus Law Lapangan Kerja Tetap Disahkan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini