Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung polemik Dana Kelurahan. Jokowi heran program pro rakyat tersebut justru diributkan oleh politikus.

"Diributkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, apa sih, apa sih. Ini komitmen pemerintah untuk rakyat, program pro rakyat kayak begini kok malah diurus-urus," kata Jokowi di International Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Rabu (24/10).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan rencana penganggaran Dana Kelurahan bertujuan membantu rakyat. Dengan adanya Dana Kelurahan, para Lurah bisa memperbaiki selokan, pembangunan fasilitas umum, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah masing-masing.

Selama ini, lanjut Jokowi, pemerintah hanya mengalokasikan Dana Desa. Akibatnya di tingkat kelurahan masih terjadi ketimpangan.

"Ini untuk rakyat. Dan kita tidak membeda-bedakan desa dengan kelurahan. Ini lingkup pemerintahan kecil, ini pro rakyat kok ramai," ujarnya.

Mengenai payung hukum Dana Kelurahan, Jokowi mengatakan akan menggunakan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kendati demikian, Jokowi masih menunggu keputusan DPR sebelum memastikan betul mekanisme pencairan Dana Kelurahan.

"Payung hukumnya kalau sudah disetujui oleh DPR," jelas dia.

Pemerintah mengusulkan Dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang akan digelontorkan pada 2019. Namun, usulan itu memantik perdebatan sengit.

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menduga ada muatan politis di balik alokasi Dana Kelurahan tersebut. "Kalau misalnya (cair) di tahun politik, 2019 ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri kok apakah ada udang di balik batu," kata Sandi.

Senada dengan Sandiaga, Wakil Ketua DPR yang juga kader Gerindra Fadli Zon mempertanyakan rencana pemerintah menganggarkan Dana Kelurahan. Fadli menilai ada yang janggal ketika Dana Kelurahan baru dicairkan pada tahun politik.

"Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang? Kenapa enggak dari dulu?," kata dia.