Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berkomitmen menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Ketua Komnas HAM Hafid Abbas menilai bahwa pemerintah tak mau meminta maaf kepada para keluarga korban HAM masa lalu.

"Ada keengganan dari pemerintah untuk meminta maaf karena membawa implikasi pemberian amnesti, kompensasi, restitusi, pemulihan hak ekonomi, politik, dan sosial," kata Ketua Komnas HAM Hafid Abbas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/12).

Menurut Hafid, dalam menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu dibutuhkan langkah koordinasi yang melibatkan banyak pihak termasuk Komnas HAM dan LPSK. Serta melibatkan Menko Polhukam, Menkum HAM, Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung (MA).

"Kalau negara sudah siap, tidak ada alasan mengatakan meminta maaf sebelum waktunya. Sekarang kita sadari kabinet ini baru 51 hari. Jadi masih ada cukup waktu menuntaskan persoalan ini," ujarnya.

Sementara Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, persoalan pelanggaran HAM berat akan terus menjadi beban bagi pemerintah.

"Minta maaf bukan suatu hal yang aneh. Bahkan, Australia sendiri pernah perdana menterinya meminta maaf kepada kaum Aborigin," ujarnya.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi dapat menuntaskan perkara-perkara HAM berat melalui langkah penegakan hukum dan rekonsiliasi.

"Kalau sudah konkret, negara mau bertanggung jawab saya kira akan terbuka kemungkinan pemerintah akan meminta maaf. Kita harapkan ada tahapan-tahapan yang lebih konkret," jelasnya.