Jokowi Diminta Waspadai Politisi Rabun Ayam dan Ikan Lele

Kamis, 5 Desember 2019 13:24 Reporter : Fikri Faqih
Jokowi Diminta Waspadai Politisi Rabun Ayam dan Ikan Lele jokowi. ©2019 Merdeka.com/intan umbari

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo diminta memperhatikan adanya politisi yang akan membunuh sel-sel tubuh demokrasi. Mengingat adanya wacana Pemilihan Presiden dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, saat ini partai politik ingin mengembalikan sistem pemilihan presiden langsung kepada pemilihan melalui MPR. Ini menunjukkan partai politik tidak pernah mendengar dan menghiraukan suara rakyat.

"Tidak pula menghargai hasil reformasi yang diperjuangkan dengan menumbangkan rezim otoritarian. Upaya kuat mereka ini akan merenggut jantung demokrasi yang berakibat akan matinya tubuh demokrasi yang telah hidup dan tumbuh dengan kuat," katanya kepada merdeka.com, Kamis (5/12).

Dia mengungkapkan, Buya Syafii Maarif pernah menyampaikan adanya dua jenis politisi. Pertama, politisi rabun ayam.

"Politisi yang hanya memiliki pandangan dan jangkauan sebatas halaman rumah. Visi pendek hanya kekuasaan di depan mata, bukan nasib rakyat," ujarnya

Kedua, politisi ikan lele. Politisi jenis ini selalu mencari keuntungan dalam kondisi politik yang keruh.

"Makin keruh airnya makin lahap makannya. Situasi politik keruh dan penuh drama, membuat mereka senang karena ada kesempatan meraup keuntungan dalam tubuh kekuasaan. Kita tidak menginginkan kedua jenis politisi semacam itu," jelasnya.

Untuk itu, Endang mengingatkan, Jokowi untuk lebih hati hati terhadap dua jenis politisi tersebut. Ini sebenarnya sudah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan menolak usulan masa jabatan presiden diperpanjang hingga dua periode ataupun diubah sekali untuk tiap delapan tahun.

Dia menilai, Jokowi menginginkan demokrasi tetap tumbuh subur dan kuat di Indonesia. Jangan sampai demokrasi dibunuh sendiri oleh partai politik dan politisi.

"Jokowi menegaskan supaya pemilihan langsung tetap dipertahankan. Jokowi menyebut dirinya sebagai produk dari pemilihan langsung itu sendiri. Sikap kenegarawan semacam itu yang patut ditiru para politisi, justru ketika mereka sudah berkuasa tak ingin menjelma jadi sosok yang otoriter," tutup Endang.

1 dari 1 halaman

Jokowi Tolak Presiden Dipilih MPR

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Joko Widodo menolak Pemilihan Presiden dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan ini menanggapi usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar Presiden dipilih lagi oleh MPR.

"Apapun pendapat masyarakat, Pak Jokowi tegas katakan beliau lahir dari Pilkada langsung, baik di Solo maupun Gubernur Jakarta. Beliau lahir juga dari Pemilihan Presiden langsung, dua kali, di Indonesia, karena itu sesuai dengan konstitusi UUD 1945," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).

Fadjroel mengingatkan kembali isi pidato Jokowi pada 15 Agustus 2019 lalu. Dalam pidato, Jokowi menegaskan bahwa dirinya lahir dari Pemilihan Presiden secara langsung.

"Pernyataan sudah disampaikan pada bulan Agustus, coba dicek, Agustus 2019. Jadi tegas," ucap Fadjroel.

Fadjroel juga meneruskan pesan Kepala Negara bahwa Pemilihan Presiden langsung merupakan bagian dari proses memperoleh pemimpin yang berkualitas. "Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat. Masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR?" ujar Fadjroel mengulang pernyataan Jokowi.

Seperti diketahui, Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). [fik]

Baca juga:
Setuju Jokowi, NasDem Sebut Pembahasan Amandemen UUD Tak Perlu Saat Ini
Ma'ruf Amin: Amandemen UUD 1945 Hanya Sebatas GBHN Saja
MUI Setuju Amandemen UUD Terbatas, Tolak Jabatan Presiden 3 Periode
JK: Presiden 3 Periode akan Memunculkan Pemerintahan Otoriter
Demokrat Duga Ada Agenda Terselubung di Balik Usulan Jabatan Presiden 3 Periode
Jokowi Tolak Jabatan Presiden 3 Periode, MPR Sebut Tergantung Rakyat

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini