Jokowi diminta tarik nama Komjen Budi Gunawan
Merdeka.com - Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dinilai janggal dan terburu-buru. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam pengajuan calon Trunojoyo-1 sebagaimana dilaksanakan sebelumnya dalam proses seleksi menteri.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PHSK) Miko Genting mengatakan Presiden Jokowi harus menarik surat pengajuan nama Komjen Budi Gunawan. Apabila tidak, maka harapan publik akan berada di tangan DPR.
"DPR seharusnya tidak begitu saja menerima usulan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dalam waktu 20 (dua puluh) hari, DPR dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan calon Kapolri dari Presiden."
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara optimal. Terutama dengan melakukan penelusuran secara mendalam kepada mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini.
"Penelusuran tersebut harus memberikan penekanan pada sisi integritas, independensi, dan harta kekayaan calon. Untuk itu, pelibatan KPK dan PPATK menjadi penting dan mendesak. Ini adalah waktu yang tepat bagi DPR untuk menunjukkan komitmennya terhadap masa depan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ujar dia.
Topik pilihan: Kapolri Sutarman | Polri | Mutasi Polri
Soal tidak melibatkan KPK dan PPATK, kata Miko, Presiden Jokowi telah menyampingkan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan integritas dalam pemilihan calon Kapolri. Menurut dia, Jokowi harus mampu memegang komitmennya dalam memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan komit pada penegakan hukum.
"Proses pemilihan yang berintegritas, termasuk pelibatan KPK dan PPATK, menjadi penting sebagai bentuk nyata penerjemahan visi-misi tersebut," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya mempertanyakan peningkatan harta kekayaan Komjen Budi Gunawan yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menjadi Rp 22,6 miliar.
"Proses pemilihan yang akuntabel dan berintegritas baik sangatlah penting. Masih ada banyak pertanyaan terhadap figur calon Kapolri yang diajukan Presiden. Besarnya peningkatan harta kekayaan Budi Gunawan menimbulkan pertanyaan dan dugaan publik mengenai keterlibatannya dalam kasus rekening gendut."
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepada Jokowi, Kapolri Beberkan Konsep Polres Khusus IKN
Polres Khusus Kawasan IKN ini, akan memberikan pelayanan kepolisian terhadap enam kecamatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaGanjar Minta Jokowi Tegaskan Berpihak di 2024, Ini Pesan Penting PDIP
PDIP ingatkan pesan penting untuk Presiden Jokowi dalam memimpin selama Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaGanjar: Sebagian Besar Pendukung Jokowi di Luar Negeri Pindah ke Saya
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pemilih Joko Widodo yang ada di luar negeri di Pilpres sebelumnya kini mendukung dirinya.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnya