Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut larangan pejabat pemerintah melakukan rapat di hotel, yang dibuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Aturan tersebut sebelumnya dibuat sebagai buntut kasus penganiayaan pegawai KPK yang tengah mengintai pembahasan RAPBD Papua di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Jokowi mencabut larangan tersebut saat menghadiri Gala Dinner Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Holten Sultan Jakarta, Senin (11/2). Pencabutan ini juga merupakan respons Jokowi terhadap keluhan PHRI terkait larangan tersebut.

Jokowi pun memastikan bahwa aturan Mendagri tidak ditindaklanjuti. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah diberitahu langsung oleh Tjahjo.

"Apa yang statement Mendagri dulu, tadi baru saja saya diberi tahu, beres pak tidak akan ditindaklanjuti. Baru saja ini tadi jawab langsung oleh Mendagri tidak ditindaklanjuti," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi itu sontak disambut oleh para pengusaha hotel dan restoran yang hadir dalam acara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melarang rapat pembahasan dan evaluasi APBD diselenggarakan di hotel. Kebijakan ini diambil pasca insiden di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu 2 Februari 2019.

Saat itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRD Papua, Anggota DPRD Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggelar rapat evaluasi APBD.

"Saya sudah minta ke Pak Sekjen buat aturan setiap Pemda, Pemprov yang mau konsultasi anggaran datang ke kantor jangan di hotel," kata Tjahjo di Jakarta Pusat (7/2).

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber : Liputan6.com