Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan eks pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Istana Negara, Jakarta. Di antaranya Malik Mahmud Al Haythar dan Muzakir Manaf (Mualem).

Pertemuan tersebut digelar tertutup. Kepala Negara didampingi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. Mereka membahas Mou perjanjian RI dengan GAM atau MoU Helsinki.

MoU Helsinki adalah perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM. Malik Mahmud berharap pemerintah menyelesaikan poin perjanjian tersebut.

"Kami beri masukan pada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin Mou belum selesai yang kami harap pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Malik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2).

Malik menyebut, beberapa poin yang belum diselesaikan pemerintah yakni masalah tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Hingga masalah perekonomian dan investasi.

"Ini yang harus supaya minta diperhatikan supaya kita cari jalan sama sama untuk selesaikan semuanya. Masalah investasi juga gitu ya, karena kadang kadang ada persepsi regulasi yang tidak sejalan dengan daerah dan dengan pusat, ini harus diselesaikan," tuturnya.

Malik menambahkan, Jokowi merespons baik persoalan tersebut dan akan bertolak ke Aceh pada bulan ini. Dia menyebut, Jokowi menginstruksikan Moeldoko untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Responnya bagus, beliau ini Pak Moeldoko ada di sini saya dengar tadi sudah diinstruksikan supaya kita mempelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin 3 bulan sekali menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," ucapnya.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan mempelajari hal tersebut. Dia mengatakan, para eks petinggi GAM merasakan kurang adanya perubahan signifikan di bidang pembangunan.

"Karena ini berkaitan dengan persepsi terbangun antara investor pada situasi di Aceh begini-begini dan seterusnya, padahal sesungguhnya Aceh aman-aman saja tidak terjadi apa apa," ucap Moeldoko.

"Tapi ini karena masalah persepsi maka ada beberapa hal perlu dilihat, di antaranya Undang-undang, lokalnya juga bagaimana nanti bisa dipikirkan kembali dan seterusnya," tandasnya.