Jokowi beri waktu sebulan Kapolri usut pungli di Pelabuhan Belawan

Selasa, 13 September 2016 18:52 Reporter : Rizky Andwika
Jokowi beri waktu sebulan Kapolri usut pungli di Pelabuhan Belawan Pemudik tiba di Pelabuhan Belawan. ©2015 merdeka.com/yan muhardiansyah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyebut pungutan liar masih terjadi di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Akibatnya, dwelling time atau waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Belawan masih memakan waktu sampai tujuh hari padahal seharusnya dapat ditempuh hanya dua hari.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Presiden Joko Widodo masih akan memberikan waktu kepada pihak terkait untuk membenahi waktu dwelling time di Pelabuhan Belawan. Namun, apabila belum ada perubahan Kapolri akan membentuk satuan tugas (satgas) yang mengawasi proses bongkar muat di Pelabuhan Belawan.

"Beliau juga sudah menginstruksikan pada saya kalau ternyata sambil terus mengawasi kami akan mengawasi, kalau seandainya enggak jalan kami akan melakukan penegakan hukum. Kita akan bentuk satgas," kata Tito usai mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/9).

Tito menjelaskan, satgas tersebut nantinya akan melihat penyebab lamanya proses bongkar muat barang di Pelabuhan Belawan. Apakah disebabkan pada tahap preclearence, custom clearance ataupun saat tahap post clearance.

Menurut Tito, pihaknya diberikan tenggat waktu satu bulan oleh Presiden Jokowi untuk membongkar proses dwelling time yang memakan waktu selama tujuh hari tersebut.

"Beliau memberi batas waktu selama satu bulan untuk perbaikan kepada otoritas yang ada di sana. Tapi satgas dari sekarang sudah main. Jadi katakanlah ternyata ada pungli di perizinan, sehingga dilambat-lambatin. Kami akan buka hotline laporan dan kami akan dapat informasi dari para pengusaha yang diperlambat. Kami akan gebrak. Penegakan hukum akan kita lakukan tanpa menunggu satu bulan," kata Tito.

"Tapi yang satu bulan ini mungkin ada pertimbangan lain dari beliau. Kalau nanti ternyata laporannya ini macetnya di custom clearence, macetnya pre clearence atau post clearence, bisa saja beliau akan melakukan langkah lain di luar penegakan hkum. Misalnya, apa mungkin penggantian pejabat bisa saja terjadi," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar dwelling time diturunkan hingga menyentuh angka dua hari. Imbauan ini tidak hanya berlaku untuk pelabuhan Tanjung Priok melainkan untuk pelabuhan Tanjung Perak, Melawan dan pelabuhan di Makassar.

"Tidak hanya Tanjung Priok, saya minta Tanjung Perak, Belawan, Makassar, semua dwelling time diperbaiki. Di Belawan masih 7-8 hari, jangan sampai masih 7-8 hari. Mau bersaing kayak apa kalau kita masih 7-8 hari. Di Belawan coba, cara main-main seperti itu sudah tidak bisa lagi," tegas Presiden.

Hingga saat ini, angka dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok sudah menyentuh angka 3 hari. Angka tersebut masih diupayakan agar menurun hingga ke angka dua hari. [gil]

Topik berita Terkait:
  1. Korupsi Dwelling Time
  2. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini