Jokowi Bentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Dipimpin Makarim Wibisono

Rabu, 21 September 2022 11:31 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Jokowi Bentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Dipimpin Makarim Wibisono Jokowi Terima Pimpinan Pusat Muhammadiyah. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Tim PPHAM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

"Membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim PPHAM," bunyi pasal 1 Keppres Nomor 17 Tahun 2022 dilihat Rabu (20/9).

Tim pelaksana PPHAM diketuai oleh Makarim Wibisono dan beranggotakan Ifdhal Kasim, Suparman Marzuki, Apolo Safanpo, Mustafa Abubakar, Harkristuti Harkrisnowo, As'ad Said Ali, Kiki Syahnakri, Zainal Arifin Mochtar, Akhmad Muzakki, Komaruddin Hidayat, dan Rahayu.

Tim PPHAM mempunyai tugas melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020.

2 dari 2 halaman

Kemudian, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya dan merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Tim PPHAM juga memiliki tim pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Tim itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, serta Kepala Staf Kepresidenan.

Masa kerja Tim PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai
dengan tanggal 31 Desernber 2022. Masa kerja Tim PPHAM juga dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden. [tin]

Baca juga:
Respons Partai Berkarya soal Tuduhan Muchdi PR Dalang Pembunuhan Munir
Mengenang Kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984, Ini Latar Belakangnya
Komnas HAM Resmi Bentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Pembunuhan Munir
Mahfud MD Jelaskan Alasan Jokowi Bentuk Tim Non Yudisial Pelanggaran HAM Masa Lalu
DPR Nilai Keppres Bisa jadi Pelengkap Upaya Penyelesaian Kasus HAM Berat
Kontras Desak Komnas HAM Tuntaskan Kasus Pembunuhan Aktivis Munir
Peringati Tragedi Kudatuli, PDIP Minta Aktor Intelektual Tak Dibiarkan Bebas

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini