Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membuka temu karya nasional gelar Teknologi Tempat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDEsKeL) di obyek wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali. Pembukaan, tersebut ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Presiden Jokowi di dampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo, Gubernur Bali Wayan Koster dan steakholder lainnya.

Dalam acara tersebut, juga terlihat ribuan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia yang mengikuti pembukaan TTG dan Pindeskel tersebut. Presiden Jokowi, saat memulai sambutannya, kembali mengingatkan kepada ribuan peserta tentang besarnya negeri Indonesia.

"Kembali saya ingatkan kepada semuanya bahwa negara ini adalah negara besar. Perlu saya ulang-ulang karena banyak yang belum menyadarinya," ucapnya, Jumat (19/10).

Jokowi juga memaparkan, Indonesia memiliki 17 ribu pulau, 34 provinsi, dan 514 kabupaten dan kota. Selain itu, penduduk Indonesia saat ini mencapai 263 juta jiwa. Indonesia memiliki banyak perbedaan, mulai dari Suku, Agama, bahasa, serta adat dan tradisi.

"Inilah yang harus kita sadari bersama, 714 suku adalah sangat banyak untuk sebuah negara. 1.100 Lebih bahasa daerah itu juga banyak sekali. Jadi jangan sampai ada yang ego provinsi, ego sektoral, ego kedaerahan. Karena kita ada dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.

"Kalau kekuatan ini bisa kita satukan. Kita akan memiliki sebuah potensi yang sangat besar. Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi juga menjelaskan untuk melihat sebuah kepemerintahan harus dengan utuh. Ia mengibaratkan seperti bulan, yang ketika dilihat dari bumi terutama saat terang bulan memang terlihat indah.

Namun, ketika astronot datang ke bulan mereka menunjukkan bahwa di bulan itu berupa bukit-bukit terjal dan padang pasir yang berlubang-lubang. Artinya, kalau ingin melihat sesuatu secara utuh, seperti melihat pemandangan alam, perlu melihat dari jauh, dan juga perlu melihatnya dari dekat. Itu sama-sama pentingnya.

"Kita tak akan memperoleh gambaran besarnya secara utuh. Jika kita tidak melihat dari jauh. Namun kita tak akan memperoleh gambaran yang detail, gambaran yang rinci, tanpa kita melihat dari dekat secara teliti," ungkapnya.

"Artinya dari jauh penting dari dekat juga penting. Jadi kita kadang harus zoom out dari jauh tetapi kadang kita harus zoom in, melihat dari jarak yang dekat. Manajemen pemerintahan juga sama, perlu kita zoom out dari jauh, tetapi juga perlu zoom in, melihat dari dekat. Kadang penting, kita mendengar laporan dari menteri di sidang kabinet, tetapi kunjungan kerja ke lapangan juga sangat penting, untuk melihat fakta untuk melihat rill yang ada di lapangan," papar Jokowi.

Maka menurut Presiden Jokowi, hal itu yang membuatnya sering turun ke daerah-daerah, mulai dari desa, ke kampung atau ke pulau-pulau di Indonesia. Karena ingin melihat sendiri keadaan rillnya seperti apa.

"Persoalannya seperti apa, masalahnya apa, akan kelihatan kalau kita melihat langsung ke bawah. Banyak sekali, kebijakan tidak berjalan karena permasalahan detail di lapangan, permasalahan kecil, yang bisa mengakibatkan gagalnya sebuah pencapaian tujuan besar," ujarnya.

Presiden Jokowi, juga menceritakan banyak selama ini proyek jalan tol yang sudah berhenti atau mangkrak mulai dari 26 tahun sampai 15 tahun. Ternyata persoalannya jalur tersebut harus melewati Taman Nasional.

"Ternyata itu harus melewati taman Nasional, ternyata lahan itu miliknya Kodam, sehingga tidak ada yang berani. Kalau kita masuk, baru kita mengerti persoalannya gampang. Tanahnya Kodam saya telepon Panglima-nya, tolong diselesaikan, enggak ada seminggu rampung," ungkapnya, disambut ribuan tepuk tangan peserta.

Menurut Presiden Jokowi, begitu banyak persoalan semacam itu. Sehingga, harus dilihat dari dekat atau dari jauh dan mendapatkan gambaran utuh.

"Jadi saya tidak hanya ingin tau apakah kebijakan itu sudah dibuat, tetapi bagi saya yang terpenting adalah apakah rakyat benar-benar menerima," ujarnya.

Presiden Jokowi juga bercerita saat kunjungannya ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait korban gempa, bantuan rehabilitasi dan kontruksi rumah sudah diberikan dalam bentuk tabungan. Namun tidak jalan di lapangan.

Ternyata faktanya uangnya belum bisa cair. Padahal uangnya sudah ditransfer dari Menteri keuangan dari BNBP ke daerah dan ke Bank.

"Ternyata, prosedur pengambilan itu ada 17 dan yang membuat harus rakyat. Saya cek, iya mana bisa, membuat laporan seperti itu untuk mencairkan dana. Kita rapat sebentar, kita putuskan dari 17 hanya menjadi 1 prosedur. Yang paling penting akuntabilitas itu bisa dipertanggungjawabkan. Bukan laporannya yang tinggi-tinggi dan banyak, untuk apa? Dibaca juga tidak," ujarnya disambut tawa ribuan peserta.

Presiden Jokowi, juga menyampaikan bahwa sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, terkait Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

"Urusan yang namanya SPJ ini menghabiskan energi dan tenaga kita, ada 43 regulasi dan laporan yang harus diberikan, baik oleh kabupaten, kota, provinsi, dinas. Ada 44 laporan itu induknya, masih beranak pinak menjadi 123," ujarnya

"Saya kadang melihat di daerah-daerah kok lembur sampai malam, ini lembur pasti ngurus rakyat. Guru-guru dan kepala sekolah, saya lihat sampai tengah malam ternyata saat ditanya membuat SPJ, ini yang harus disederhanakan, dan dibuat semudah mungkin," ujarnya.