Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat bakal memanggil menteri-menterinya untuk membahas pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Para Menteri terkait akan diberi tugas oleh Jokowi sesuai hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).

"Dalam waktu dekat presiden nanti akan mengundang menteri-menteri terkait, Menteri Sosial, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Pendidikan dan lain-lain ya akan diundang untuk diberi tugas berdasar rekomendasi ini," kata Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (11/1).

Mahfud menjelaskan, pemulihan hak korban itu bisa seperti pemberian beasiswa hingga rehabilitasi fisik. Nantinya, menteri-menteri diberi tugas sesuai bidangnya.

"Yang bidang pendidikan ini, yang bidang sosial ini, yang PUPR ini, yang beasiswa ini dan seterusnya, yang kesehatan ini karena juga banyak rehabilitasi fisik juga ditemukan di beberapa tempat, kemudian ada orang yang masih didiskriminasi dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa di masa lalu. Jokowi sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa masa lalu.

Ke-12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.