Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penataan ulang terhadap Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan sekolah lima hari sepekan. Keputusan ini diambil setelah Presiden Jokowi memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin ke Istana Kepresidenan Jakarta.

"Presiden akan lakukan penataan ulang terhadap aturan itu dan juga akan tingkatkan regulasinya dari yang semula permen, akan ditingkatkan menjadi perpres (peraturan presiden)," ungkap Ma'ruf Amin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/6).

Ma'ruf mengatakan, penataan ulang ini dilakukan karena merespon penolakan permen Nomor 23 Tahun 2017 soal sekolah lima hari seminggu itu. Kepala Negara akan mengakomodasi seluruh aspirasi dan keinginan masyarakat maupun ormas Islam.

"Oleh karena itu dalam penyusunan (Perpres) akan libatkan selain menteri terkait Mendikbud, Menang dan Mendagri, juga akan libatkan ormas Islam termasuk libatkan MUI, NU, Muhamadiyah dan ormas lain sehingga masalah yang jadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu," jelas Ma'ruf.

Rais Aam PBNU ini memastikan, Perpres yang akan dikeluarkan Jokowi memperkuat posisi Madrasah Diniyah. Ini menjawab tudingan berbagai kalangan bahwa pemerintah hendak melemahkan Madrasah Diniyah.

"(Madrasah Diniyah) Tidak hanya dilindungi tapi dikuatkan dan tentu harus bisa menangkal kemungkinan berkembangnya paham-paham radikalisme. Untuk itu judulnya bukan lagi lima hari sekolah tapi pendidikan penguatan karakter," ujar Ma'ruf.

"Jadi menyeluruh terhadap masalah-masalah yang dikehendaki. Jadi aturan itu menyeluruh, komprehensif aspirasi dari masyarakat. Mudah-mudahan tidak terlalu lama perpes ini dihasilkan dan suasana akan menjadi tenang dan harmonis," pungkasnya.