Merdeka.com - Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP meminta pemerintah menolak revisi KUHP. Menurut dia, wacana masuknya delik korupsi dalam RUU KUHP mengganggu fungsi dan tugas dari KPK.

"Jangan sekadar KPK ini dimintai pendapat doang tapi pendapatnya enggak dimenangkan. Itu yang menurut saya menjadi useless," kata Johan di KPK, Jakarta, Rabu (16/9).

Johan berharap pemerintah benar-benar memperhatikan permintaan dari KPK untuk menolak RUU KUHP. Dia menilai, jika delik korupsi dimasukkan, maka lex specialis menjadi pidana umum sehingga kewenangan dari KPK bisa hilang.

"Ngapain KPK diajak begitu kalau akhirnya enggak didengar persoalan yang ada di KPK," tegas Johan.

Johan mengatakan persoalan delik korupsi yang masuk ke RUU KUHP bukan persoalan KPK semata. Dia menilai, jika pemerintah tidak mau menolak revisi itu, maka perkara rasuah menjadi pidana umum yang hanya bisa diusut oleh kepolisian.

"Yang delik tadi juga jadi persoalan di Kejaksaan," terangnya.

Untuk itu, Johan mengungkapkan jika pihaknya tengah mengkaji draf revisi KUHP. Hal itu dilakukan agar lembaga superbody tidak bisa dilemahkan oleh KUHP.

"Masih dikaji oleh biro hukum dengan draf RUU yang baru. Nanti kita akan memberikan daftar isian masalah. Kemudian bagaimana berkaitan dengan kewenangan KPK. Jangan sampai kewenangan tereduksi oleh KUHP," tandas Johan.