Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Johan Budi sebut capim KPK tidak harus berlatar belakang hukum

Johan Budi sebut capim KPK tidak harus berlatar belakang hukum Johan Budi. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi Saptohutomo angkat bicara mengenai kualifikasi calon pimpinan KPK yang harus berlatar belakang hukum sebagaimana dipersoalkan anggota Komisi III dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan dengan Pansel capim KPK. Menurut Johan, capim KPK tidak harus berlatar belakang hukum.

"Bahwa yang penting bukan sarjana hukumnya tapi orang ini mengerti hukum atau tidak," kata Johan di gedung KPK, Selasa, (24/11).

Menurutnya, tugas-tugas KPK bisa dijalankan oleh pimpinan yang tidak memiliki ijazah dari fakultas hukum. Pernyataan Johan ini sekaligus menjawab apa yang pernah dilontarkan Aziz Syamsudin selaku ketua Komi III DPR yang mengatakan pimpinan KPK harus mempunyai kualifikasi pendidikan hukum.

"Itu urusan komisi III mau milih silakan, mau enggak milih silakan," katanya.

Ia juga menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mencantumkan syarat sarjana hukum untuk jadi pimpinan lembaga antikorupsi.

"Yang ada adalah sarjana hukum atau sarjana yang lain," terang dia.

Johan justru bingung mengapa Komisi III justru mempermasalahkan lantar belakang pendidikannya kini. Menurut dia, yang sebenarnya lebih penting adalah pengamalan 15 tahun.

"Sekarang tinggal siapa yang mendefinisikan 15 tahun berpengalaman di bidang itu. Kemarin di tingkat Pansel, didefinisikan oleh Pansel sekarang yang mendefinisikan Komisi III," tandasnya.

Diketahui pula Johan Budi tidak berlatar belakang pendidikan hukum. Johan Budi memiliki latar belakang Teknik Industri.

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin,(23/11). Dalam rapat tersebut, tim Pansel Capim KPK hanya menyerahkan dokumen-dokumen yang berisi perjalanan sembilan srikandi saat melakukan seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah. Sehingga, rapat tersebut berlangsung tak lebih dari setengah jam.

Ketua KPK Destry Damayanti menyerahkan tumpukan dokumen dan sebuah USB ke Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang memimpin rapat ini. Sesaat menerima dokumen tersebut, Benny pun langsung memutuskan menyudahi rapat.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya