Johan Budi ke Ketua KPU: Nanti Ketahuan Siapa Saja yang Bermain
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi menyinggung kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan dalam pergantian antar waktu (PAW) calon legislatif PDIP. Johan, yang juga politikus PDIP, mengingatkan integritas KPU.
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dari KPU, turut hadir Ketua KPU Arief Budiman, dan anggota KPU, Ilham Saputra, Pramono Ubaid, dan Evi Novida Ginting Manik.
"Tetapi, yang perlu kita garis bawahi adalah integritas itu ada time-nya Pak. Jadi ada waktunya. Semua komisoner ini baru ketahuan tidak berintegritas ketika ada penegak hukum menangkap itu," ujar Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
Dia menyindir paparan yang disampaikan KPU. Biasanya, menurut Johan ada tulisan Pemilu berintegritas dalam presentasi. Namun, saat ini tidak ada.
Lantas, Johan mengingatkan kepada para anggota KPU yang hadir apakah ada anggota lain yang terlibat dalam kasus suap Wahyu Setiawan.
"Pak Arief, jangan manggut-manggut saja, tegak pak, jangan tunduk. Nanti kita akan ketahuan siap saja yang bermain, satu komisioner ataukah Komisioner yang lain mencicipi," kata mantan Jubir Kepresidenan ini.
Johan juga meminta anggota KPU pengganti Wahyu segera dilantik untuk menyongsong Pilkada serentak 2020.
Mantan Jubir KPK itu juga bilang, kasus suap PAW merupakan modus baru dalam korupsi di KPU. Dulu, kata Johan, yang dikorupsi adalah pengadaan barang dan jasa.
"Ternyata modus operandinya baru tahu ini Pak Arief. Kalau dulu kan komisionernya itu kan bermain di pengadaan barang dan jasa, ternyata ada modus baru. Baru atau sudah lama, baru ketahuan sekarang, saya juga enggak tahu. Dan ternyata bisa juga dimainkan juga oleh komisioner," kata Johan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaDewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaKPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi
Debat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnya90 Pegawai Terancam Dipecat dari KPK usai Terbukti Terlibat Pungli di Rutan
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca Selengkapnya