JK sebut kepala daerah dan menteri ketakutan kalau datang ke KPK
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menciptakan citra yang sangat kuat dan mendalam bagi para pembuat kebijakan, baik di pusat maupun daerah. Akibatnya, pejabat takut untuk datang ke KPK karena siapa yang dipanggil ke lembaga antikorupsi itu bisa disangka terjegal kasus.
"Di daerah, teman-teman ini tentu lebih senang hadir diundang untuk konferensi ini daripada diundang KPK ke kantor KPK dan tidak kembali pada hari Jumat. Kalau di undang KPK lihat dulu tempatnya di mana, kalau di sini (Balai Kartini) aman, ya kan. Ada juga yang mengatakan lebih baik kita mengundang KPK ke daerah dari pada KPK mengundang kita dan tidak kembali," ungkap JK di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).
Diakui, KPK merupakan lembaga yang sangat kuat, sistematis dan memiliki kekuatan penuh untuk memberantas korupsi. Hal ini juga ditopang oleh kinerja komisionernya yang juga berintegritas tinggi.
"Karena itu kita harapkan gabungan lembaga yang powerful dan pimpinan yang kredibel akan menjadikan pemberantasan korupsi jadi bagian yang positif untuk kegiatan bangsa ini ke depan," tutup JK.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang
KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Kemenaker, Dua Ditahan
KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.
Baca Selengkapnya