Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui sistem reformasi birokrasi yang dilakukan di masa pemerintahannya saat ini belum sepenuhnya berjalan baik. Sebab, masih ada beberapa pekerjaan berat yang kemudian perlu untuk diperbaiki ke depannya.

JK juga menyinggung kinerja aparatur pemerintah. Yang belakangan diketahui banyak terbelit kasus korupsi. Hal ini yang menurut JK, harus diperbaiki.

"Kita masih banyak mengalami kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, masih banyak aparat kita yang menjadi masalah karena masalah korupsi. Masih banyak masalah keterlambatan (dalam pengurusan perizinan), masih ada masalah ketidakpedulian kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat," kata Wapres JK saat membuka acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Denpasar Bali, Kamis (14/3).

Wapres JK menekankan, beberapa kekurangan-kekurangan itu mestinya perlu direspon dengan baik oleh seluruh kementerian lembaga terkait dan seluruh pemerintah daerah. Sebab, untuk menjadi syarat agar negara Indonesia bisa maju, maka beberapa hal-hal seperti itu harus diperbaiki.

"Semua itu tentu haruslah direspon dengan baik. Karena sistem itu lebih terbuka, haruslah sistem itu lebih akan akuntabel dan sebagainya," imbuhnya.

Untuk itu, dikatakan Wapres JK, perubahan-perubahan itu harus segera dilakukan, terutama mulai dari dalam diri sendiri. Sebab, apabila tidak segera diperbaiki maka perubahan itulah yang akan menggeser dan dapat membuat persaingan satu sama lain.

"Apabila daerah masih menggunakan sistem lama, lambat dan berbiaya mahal, maka bisnis akan meninggalkan daerah itu. Apabila suatu negara juga menjalankan birokrasinya juga lambat yang korupsi maka investasi akan keluar dari negara itu," tandasnya.