JK nilai Kapolda dan Pangdam tak perlu dicopot dalam kasus Batam
Merdeka.com - Bentrokan antara TNI AD dan Brimob kembali terjadi di Batam dan menewaskan anggota TNI. Suara tembakan terdengar hingga larut malam dan membuat masyarakat sekitar merasa tercekam.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan, untuk mengatasi bentrokan antara anggota TNI dan Polisi, faktor kesejahteraan para anggota harus menjadi fokus utama.
Menurutnya, pemerintah harus memperbaiki masalah kesejahteraan anggota TNI dan Polisi yang selama ini dinilai terjadi tak seimbang. JK melihat kesenjangan kesejahteraan dan fasilitas antar kesatuan TNI dan Polisi menjadi akar persoalan yang menyebabkan bentrokan.
"Ini kan yang paling penting situasi di bawah diperbaiki, apakah itu masalah kesejahteraan, apakah itu masalah fasilitas atau perlengkapan masing-masing ya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).
JK mengatakan, bentrokan terjadi akibat masalah pribadi dari para anggota yang terlibat, kemudian berkembang menjadi masalah kesatuan. Meski demikian, pemerintah perlu mempelajari inti masalah bentrok yang beberapa kali terjadi di Batam.
"Batam ini kan suatu kondisi yang beberapa kali terjadi, jadi kita harus mempelajari masalahnya lebih dalam lagi, sehingga tidak terjadi seperti itu. Ini kan masalah pribadi menjadi masalah kesatuan, jadi kita harus tentu lebih disiplin," jelasnya.
JK menegaskan, bibit-bibit masalah personal di tiap kesatuan harus diselesaikan dengan baik sehingga kasus-kasus seperti di Batam tidak terulang kembali.
"Ya artinya bibit-bibit personal itu masih ada jadi memang harus disatukan dengan baik, kan tidak lepas dari masa lalu, masalah-masalah ini kan kalau kita lihat hanya saling tersinggung pribadi di pom bensin," kata JK.
Persoalan yang disebabkan masalah personal, menurut JK, tidak perlu selalu jadi beban komandan. Namun bukan berarti nanti sampai tingkat Pangdam atau Kapolda dicopot.
"Tidak semua tindakan di bawah itu pasti ada tanggung jawab di atasnya, ya apa namanya kapolda atau komandannya atau komandan batalyon harus bertanggung jawab tapi tidak terlalu jauh sampe ke atasnya kan," tutur JK.
Sebelumnya, bentrok yang terjadi antara TNI AD dan Brimob dilaporkan terjadi akibat saling adu pandang antar personel. Aksi saling balas tembakan pun sempat terjadi hingga malam hari.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya2 Jenderal TNI Tak Lagi Pegang Komando Kodam, 1 Eks Ajudan Jokowi Naik Bintang 3, 1 Lagi Urus Kampus
Dua Jenderal TNI kini tidak lagi pegang Komando Kodam, pindah ke mana sajakah mereka? Berikut ulasannya.
Baca SelengkapnyaJK Soal Jokowi Sebut Debat Capres 2024 Serang Personal: Pandangan Boleh Beda-beda
JK juga menyinggung situasi yang terjadi saat debat kemarin tak berbeda jauh pada debat Pilpres 2019
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya