Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK jelaskan Suryadharma Ali pakai dana operasional menteri sesuai aturan

JK jelaskan Suryadharma Ali pakai dana operasional menteri sesuai aturan JK bersaksi di sidang PK Suryadharma Ali. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Wapres Jusuf Kalla seputar aturan penggunaan dana operasional menteri saat menjadi saksi dalam sidang PK mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di PN Jakarta Pusat, Rabu (11/7). JK menyebut penggunaan dana operasional menteri bersifat fleksibel dan diskretif yang dapat digunakan juga untuk kebutuhan pribadi menteri.

Ditemui usai sidang, JK mengatakan Surydharma Ali saat menjabat sebagai menteri menggunakan dana operasional sesuai tugasnya. "Dalam hal dana operasional menteri itu ya dia menjalankannya sesuai aturan saja," jelasnya.

JK mengatakan apa yang disampaikan dalam persidangan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai dana operasional. Berdasarkan PMK, 80 persen dari dana operasional menteri penggunaannya fleksibel.

"Memang begitu aturan PMK-nya 80 persen dengan lump sum (pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu saja) dengan fleksibel dan diskresi artinya itu hanya sangat tergantung kepada pemakai saja," jelasnya.

Menurutnya KPK menjerat Surydharma Ali dengan aturan PMK lama. Pemerintah memberikan tunjangan atau dana operasional menteri sebesar Rp 120 juta per bulan. Ini diatur sejak 2006 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 PMK 6 Tahun 2006 yang kemudian diperbaiki melalui Nomor 5 PMK 268 tahun 2014. PMK terbaru ini memberikan keleluasan lebih banyak kepada menteri untuk mempergunakan dana operasional menteri.

"Pengadilan yang lalu memakai peraturan lama (PMK 2006). Pada hari ini pengadilan memakai tahun 2006 jadi peraturan yang berlaku ialah peraturan tahun 2014," jelasnya.

Berdasarkan aturan baru, penggunaan dana operasional menteri dimana 80 persen terhitung lump sum tak perlu pertanggungjawaban secara rinci. Menteri hanya perlu menyerahkan kuitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Iya begitu peraturannya."

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.

Baca Selengkapnya
OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren

OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
OJK Terbitkan Aturan Baru Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Simak 11 Poin Pentingnya

OJK Terbitkan Aturan Baru Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Simak 11 Poin Pentingnya

Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Tak Lihat Deal di Balik Surya Paloh Bertemu Jokowi, Yakin NasDem Setia di Jalur Perubahan

Sudirman Said Tak Lihat Deal di Balik Surya Paloh Bertemu Jokowi, Yakin NasDem Setia di Jalur Perubahan

Sudirman Said mengatakan, semua sikap Timnas AMIN akan diputuskan setelah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya
Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta

Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya
KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

KPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan

Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.

Baca Selengkapnya