Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK heran komentarnya dituding kuasa hukum Setnov buat gaduh

JK heran komentarnya dituding kuasa hukum Setnov buat gaduh Wapres Jusuf Kalla. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dituding telah membuat gaduh saat mengomentari tersangka kasus E-KTP Setya Novanto yang mangkir dari pemeriksaan KPK. Pernyataan JK soal tidak perlu izin presiden dipermasalahkan oleh kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi. Menanggapi hal itu, JK heran bagian mana yang dianggap membuat gaduh.

"Gaduh apa? Dianggap gaduh apa?" ujar JK ketika ditemui usai sambutan pada Rakernas Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Kamis (16/11).

Mantan ketua umum Golkar itu menyatakan, ucapannya hanya minta Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Sebagai tersangka, Novanto harusnya menghadiri panggilan penyidik KPK.

"Saya bilang suruh ikut jalur hukum, masak bikin gaduh," kata JK.

Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi meminta JK tidak perlu ikut dalam polemik pemeriksaan kliennya. Dia menuding pernyataan JK soal tidak perlu izin presiden, telah membuat gaduh.

"Menurut saya sebaiknya Wakil Presiden jangan berkomentar tanpa melihat undang-undang. Saya sangat menghormati beliau sebagai Wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Baca Selengkapnya