JK heran komentarnya dituding kuasa hukum Setnov buat gaduh
Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dituding telah membuat gaduh saat mengomentari tersangka kasus E-KTP Setya Novanto yang mangkir dari pemeriksaan KPK. Pernyataan JK soal tidak perlu izin presiden dipermasalahkan oleh kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi. Menanggapi hal itu, JK heran bagian mana yang dianggap membuat gaduh.
"Gaduh apa? Dianggap gaduh apa?" ujar JK ketika ditemui usai sambutan pada Rakernas Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Kamis (16/11).
Mantan ketua umum Golkar itu menyatakan, ucapannya hanya minta Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Sebagai tersangka, Novanto harusnya menghadiri panggilan penyidik KPK.
"Saya bilang suruh ikut jalur hukum, masak bikin gaduh," kata JK.
Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi meminta JK tidak perlu ikut dalam polemik pemeriksaan kliennya. Dia menuding pernyataan JK soal tidak perlu izin presiden, telah membuat gaduh.
"Menurut saya sebaiknya Wakil Presiden jangan berkomentar tanpa melihat undang-undang. Saya sangat menghormati beliau sebagai Wapres, tapi ya saya akan lebih salut kalau dalam hal ini tidak membikin kegaduhan. Yang bikin kegaduhan kan beliau," kata Fredrich.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaRespons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi
Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.
Baca SelengkapnyaJK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaJK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca Selengkapnya