Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka forum publik "Maritime in East Asia: Opportunities and Challenges" di Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta. Forum ini dihadiri sejumlah perwakilan negara seperti Rusia, Jepang, Timor Leste, serta Thailand.

Dalam kesempatan ini, JK menegaskan Indonesia concern terhadap penyelesaian sengketa Laut China Selatan, sebab sebagian wilayah Indonesia adalah laut.

"Kami sadar setiap negara di kawasan Asean berbicara soal Laut China Selatan. Bagi indonesia, tentu sangat concern atas isu ini. Pertama, karena Indonesia 70% bagian adalah laut. Bagi Indonesia, laut tidak memisahkan pulau, tapi menyatukan pulau. Bagaimana laut menyatukan negara," ujar JK saat memberikan sambutannya di auditorium Istana Wapres, Jakarta, Selasa (2/12).

JK mengatakan, penyelesaian Laut China Selatan ini sangat penting mengingat laut sebagai fasilitas, jalan dan sumber daya bagi negara. Indonesia memiliki kesamaan ini. Apalagi, lanjut JK, hasil laut sangat menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Karena itu, sejak saat ini, menteri kami sering mengkritisi dan memberikan komentar yang keras bagaimana laut atau maritim Indonesia bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada negara," ujarnya.

JK berharap dengan ini kebijakan China dan ASEAN dapat dikoneksikan dengan kebijakan menyangkut apa yang penting bagi negara anggotanya. Selama ini, kata JK, konflik di laut bukan karena traffic tapi karena sumber daya alam.

"Saya paham, isu Laut China Selatan bukan tentang menggunakan laut untuk transportasi, tapi apa yang ada di bawah laut. Karena itu, APRC punya ide dan solusi bagaimana isu ini diselesaikan melalui kooperasi ekonomi di regional," ujarnya.

Melalui forum ini, JK pun berharap dapat menyajikan ide, isu dan manfaat bagi kesejahteraan Indonesia. Apalagi, kata JK, Selat Malaka sangat penting bagi perdagangan di Asia dan Eropa. Oleh sebab itu bagaimana traffic ini menjadi penting dan bermanfaat bagi banyak negara di dunia.

"Karena itu, di samping keamanan, sumber daya, dan kooperasi, semua harus mengusung isu yang sama untuk didiskusikan dan diimplementasikan," ujarnya.

Forum ini juga bekerjasama dengan APRC. Para panelis dalam forum ini yakni Mantan Menlu dan Anggota APRC Hasan Wirajuda, Perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri, pakar hukum internasional Hasjim Djalal dan Direktur Utama CSIS Rizal Sukma.