Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, proses uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri yang dilakukan terhadap Komjen Budi Gunawan terus berjalan di DPR, sementara pemerintah mempelajari kasus yang menjerat calon Kapolri tersebut.

"Jadi yang seperti diketahui Budi Gunawan sudah lolos fit and proper test. Tentu proses itu akan berlangsung sampai pemerintah mempelajari kasus tersebut. Iya lanjut di sisi DPR. Tentu pemerintah akan mempertimbangkan dan mengkaji kasusnya," tutur JK di kantornya Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/15).

JK memaparkan, proses yang berjalan di DPR memang sudah menuju tahap sidang paripurna. Apabila lolos tahap sidang paripurna, masih ada tahap selanjutnya yakni penetapan melalui Keputusan Presiden, sebelum dilantik menjadi Kapolri.

"Disetujuinya dari DPR, kan dalam UU itu pemerintah mendapat pertimbangan dari DPR, bukan DPR yang memutuskan siapa jadi Kapolri. Bahwa benar harus ada pertimbangan dari Kompolnas, tapi keputusan akhir tetap dari Presiden," ucap JK.

Selain itu, status Budi Gunawan masih tersangka, apabila statusnya naik menjadi terdakwa, lanjut JK, maka pemerintah memiliki pertimbangan lain. JK berkaca pada kasus yang menimpa Hadi Poernomo di mana penetapan sebagai tersangka sudah berjalan sekitar 1 tahun dan prosesnya belum selesai.

"Memang gitu prosesnya, tapi ada juga yang Pak Hadi Poernomo sampai 1 tahun tidak apa-apa. Kan masih tersangka, kalau sudah (terdakwa), ya tentu ada proses hukumnya," imbuh JK.

JK mengatakan, saat ini pemerintah tidak memiliki nama lain sebagai calon Kapolri selain Konjen Budi Gunawan. Pemerintah saat ini fokus mempelajari kasus yang melibatkan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

Meski tidak ada tenggat waktu khusus, namun JK menegaskan, pemerintah akan selesai mempelajari kasus Budi Gunawan dalam waktu singkat. "Dalam waktu singkat dikajinya," tutur JK.