KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

JK bingung lihat setgab dan gaya komunikasi SBY

Rabu, 18 Juli 2012 16:49 Reporter : Nurul Julaikah

Merdeka.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pemerintahan saat ini berbeda dengan pemerintahan dahulu. Hal ini terlihat berdasarkan dari pemerintah saat ini yang membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab). Di mana partai yang tergabung merupakan partai pemerintah, sementara di luar itu secara resmi oposisi.

"Apa yang berbeda dulu, sekarang ini pemerintah dengan sadar membuat oposisi, dengan sadar, karena membikin setgab. Setgab itu ya partai pemerintah, di luar setgab ialah oposisi, dengan resmi. Jadi pemerintah dengan resmi membuat oposisi," ujar Jusuf Kalla, dalam seminar politik dengan tema 'Disharmoni Hubungan Presiden dengan DPR', di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (18/7).

Menurutnya, pada jaman dulu ketika dirinya masih menjabat. JK selalu menghubungi partai di luar pemerintahan seperti PDI Perjuangan jika akan mengambil sebuah kebijakan. Karena sistem pemerintahan adalah presidensil.

"Jaman dulu saya sudah bedakan, antara partai apapun, karena ini presidensial, karena ini presidensial. karena itu contohnya kalau ada masalah yang pertama saya telepon bukan Golkar, bukan Demokrat, karena dia pasti setuju kan, yang pertama saya telepon adalah PDIP," jelasnya.

Menurutnya, apa yang dibuat oleh pemerintah sekarang dengan yang dibuat dulu berbeda, dan hal ini salah. Karena sistem pemerintahan adalah pemerintah presidensial. Sehingga presiden dan DPR memiliki kekuatan sendiri yang tidak dapat saling menjatuhkan.

"Sederhana, menurut saya apa kenapa yang salah. Pemerintah kan pemerintah presidensial, jadi presiden punya kekuatan DPR punya kekuatan, tidak ada yang bisa saling menjatuhkan kan. Jadi musyarawah yang baik," terangnya.

Dia pun mencontohkan ketika akan menaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak seharusnya dibawa ke ranah DPR, karena DPR hanya menyetujui masalah anggaran saja.

"Contohnya, sekali lagi, kalo bikin anggaran yang tinggi-tingginya atau naikkan BBM bersubsidi. Saya tidak bawa ke DPR, kenapa DPR musti setuju? Ini kan harga, DPR kan tidak bicara harga, tapi bicara anggaran, tentuin konsumsinya sekian, katakanlah 100 triliyun kan musti taat, terkecuali kalau anda katakan subsidi dinaikkan, kalau tidak semuanya naik, kalau gitu kan harus kita naikkan, lalu anda pun tidak boleh marah, karena ini tidak perlu persetujuan DPR," tukasnya. [ian]

Topik berita Terkait:
  1. Setgab Koalisi

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.