Merdeka.com - Hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih belum mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum pengambilan keputusan Tim Independen atau Tim 9. Disinyalir, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai salah seorang yang tidak menyetujui keluarnya Keppres tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Keppres tidak diperlukan lantaran banyak sekali tim-tim yang dibentuk pemerintah. Di saat yang bersamaan, banyak komisi yang dibubarkan oleh presiden.

"Bukan saya setuju atau tidak setuju. Kenyataannya begitu. Toh sudah banyak bermacam-macam instansi pemerintahan, ada Wantimpres, ada macam-macam, ada staf, ada menteri, dan pada saat yang sama presiden menghentikan begitu banyak komisi-komisi," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, Presiden pada 4 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural.

Ke-10 lembaga non-struktural yang dibubarkan itu adalah:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;

2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;

3. Dewan Buku Nasional;

4. Komisi Hukum Nasional;

5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;

6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;

7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;

8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;

10. Dewan Gula Indonesia.