Jimly Nilai Politik Pencitraan Jokowi Tak Beda dengan SBY

Senin, 6 Juli 2020 17:07 Reporter : Supriatin
Jimly Nilai Politik Pencitraan Jokowi Tak Beda dengan SBY SBY bertemu Jokowi di Istana. ©Setpres RI/Rusman

Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, setelah pagelaran Pilpres dilakukan secara langsung, nyaris setiap kebijakan presiden diwarnai pragmatis dan main citra. Bahkan, pencitraan melebihi segala-galanya.

Ini disampaikan Jimly dalam Webinar Mengkritisi UU Tanpa Tanda Tangan Presiden, Mengukur Kebijakan Pembentukan UU Dari Sisi Etika dan Moral. Webinar ini menyoroti polemik sikap Presiden Joko Widodo yang menolak menandatangani pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK hasil revisi.

"Semua tindakan pemerintah itu sangat diwarnai politik pragmatis, politik pencitraan. Sudah dua presiden kita sama saja, pencitraannya luar biasa," kata Jimly, Senin (6/7).

Dia mencatat, sejak tahun 2004, sebanyak delapan Undang-undang tidak ditandatangani presiden. Ada beragam alasan yang menyebabkan Kepala Negara mengurungkan niatnya meneken Undang-undang, mulai dari mempertimbangkan keributan hingga konflik horizontal.

"Jadi seolah-olah ini maunya DPR, padahal ini persoalan pencitraan," ucapnya.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini kemudian menyinggung Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945. Pasal 5 ayat 1 berbunyi, Presiden berhak mengajukan RUU. Sementara dalam Pasal 20 ayat 1 menyebutkan, DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

"Jadi sekarang ini, menurut konstitusi pascareformasi pemegang kekuasaan membentuk UU DPR bukan lagi Presiden," jelasnya.

Baca Selanjutnya: Merujuk pada dua pasal tersebut...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini