Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jika mangkir lagi dari Timwas Century, Boediono tak hormati DPR

Jika mangkir lagi dari Timwas Century, Boediono tak hormati DPR Wapres Boediono. ©Setwapres RI/Jeri Wongiyanto

Merdeka.com - Tim Pengawas (Timwas) kasus bailout Bank Century DPR berencana memanggil Wakil Presiden (Wapres) Boediono untuk yang kedua kalinya pada 19 Februari nanti. Namun sikap Boediono yang menyatakan tidak akan memenuhi panggilan DPR itu dianggap telah mencederai prinsip bernegara.

"Seharusnya memenuhi panggilan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century. Tetapi jika tidak datang, Boediono tidak menghormati parlemen, tidak menghormati rakyat, tidak menghormati konstitusi," kata Anggota Komisi III, Nudirman Munir, di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).

Politisi Golkar, Nudirman Munir mengatakan, dalam menuntaskan suatu masalah pihaknya di parlemen memanggil orang yang memang dianggap bisa memberikan keterangan terkait masalah yang diselidiki. Salah satunya Boediono yang memang dinilai dapat memberikan keterangan statusnya sebagai petinggi BI.

"Dalam menyelesaikan masalah kita memanggil tokoh-tokoh yang dianggap bisa bersuara positif. Salah satunya Boediono yang diminta keterangannya terkait Bailout Bank Century," tegasnya.

Perlu diketahui, dalam rapat tertutup yang diselenggarakan oleh anggota Timwas Century pada Rabu (22/2) lalu memutuskan akan melakukan panggilan kembali kepada Wapres Boediono terkait Bank Century.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas

Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.

Baca Selengkapnya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Tepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto

Tepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto

Sejumlah menteri di Kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan dikabarkan bakal mundur

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Respons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR

Respons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR

Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Timnas AMIN soal Prabowo Naik Pangkat: Rezim Omon-Omon, Enggak Karu-karuan

Timnas AMIN soal Prabowo Naik Pangkat: Rezim Omon-Omon, Enggak Karu-karuan

Kata dia, pemberian pangkat jenderal kehormatan yang diklaim sebagai apresiasi dari negara kepada menteri tersebut juga tidak tepat.

Baca Selengkapnya