Merdeka.com - Jepang ingin membuang limbah radioaktif lebih dari satu juta ton dari pembangkit nuklir Fukushima ke laut. Hal ini memicu protes dari beberapa pihak. Termasuk nelayan, negara tetangga, serta aktivis anti-nuklir.

Bagaimana sikap Indonesia?

Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN) Batan, Mohammad Dhandhang Purwadi mempertanyakan kemana limbah tersebut dibuang. Termasuk soal pertimbangan keselamatan dan keamanan.

"Kalau membuangnya di luar teritorial mereka, tentu saja mereka berlaku tidak benar. Apakah keselamatan dan keamanannya sepenuhnya dipertimbangkan?" ujar dia dalam siaran persnya, Jumat (14/4).

Dhandhang melanjutkan, kedua, air laut dapat mengencerkan radioaktif. Alam, kata dia, juga memiliki radioaktivitas.

"Kalaupun naik jumlah pembuangan, sejujurnya jumlahnya lebih dari satu juta ton itu memang sangat besar, harus sesuai dengan standar keselamatan," imbuhnya.

Strategi Batan

Dhandhang mengatakan, dengan memiliki data dan kinerja, PRFN dapat mengetahui aliran dan perhitungan dari radioaktif. Peneliti dapat mengetahui dispersi radioaktivitas di alam. Tidak hanya dampak di perairan, tetapi juga di udara.

Dispersi merupakan penyebaran radioaktivitas di alam. Pada saat kecelakaan terjadi dan menyebabkan dispersi di darat maupun udara, fasilitas untuk mencegah dampak nuklir diperhitungkan, dimodelkan, dan dicek dengan pengukuran-pengukuran lapangan. Sehingga modelnya terverifikasi dan benar.

Dia meyakini, model yang Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir miliki merupakan model yang kompleks dan sangat sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Dengan upaya tersebut, baru bisa disimpulkan strategi apa yang dibutuhkan dan sesuai aturan.

Strategi tersebut dapat berupa tindakan evakuasi personel, makhluk hidup, penduduk, dan sebagainya. Badan Pengawas Tenaga Nuklir pun telah meletakkan sensor-sensornya dan alat pengukurnya pada titik-titik yang dipercaya sebagai tempat radioaktif berbahaya.

Pengawasan di sekitar instalasi dan alat-alat pengukur nuklir juga sudah diletakkan pada titik-titik tersebut.

"Untuk efek pada pengairan, paparan radiasi yang mirip dengan radioaktif pada alam tetaplah ada. Contohnya kecelakaan kapal selam, padahal radioaktivitas tidak sangat mayor atau terkena efek pengenceran," kata dia.

Daerah Terdeteksi Radioaktif

Jika paparan radiasi semakin tinggi, periset dapat menyampaikan kekhawatiran ini secara langsung pada Jepang. Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) akan selalu mengawasi kondisi tersebut.

Menurut Dhandhang, di Sulawesi, ada daerah yang memiliki radioaktif melebihi rata-rata. Kemungkinan, di bawahnya mengandung mineral-mineral, seperti uranium, thorium, dan sebagainya.

Di Bangka Belitung, juga mengandung mineral seperti itu. Sehingga radiasinya sudah ada. Bahkan, ketika menggunakan handphone, bisa terpapar radiasi dari gelombang elektromagnetik. Sama dengan radioaktif nuklir, tidak ada yang benar-benar 0, tapi juga tidak boleh dianggap enteng.

Harapan untuk Kondisi di Masa Depan

Dhandhang berharap, kondisi yang akan datang, semua institusi pengamatan, pengawasan, teknologi, dan metode-metodenya harus segera dilengkapi. Indonesia harus mandiri untuk mengadakan alat-alatnya sendiri. Pihak internasional juga membantu negara yang ingin selamat dari nuklir.

"Jika nuklir bukan untuk maksud-maksud militer, pasti akan dibantu," simpul kepala PRFN tersebut.

Dengan perkembangan zaman, nuklir telah banyak digunakan. Pemerintah harus mengumumkan penggunaan nuklir secara safety di laut. Dampak nuklir memang berbahaya dan badan penanganan nuklir bersama-sama dapat mengatasinya.

Rencana Jepang

Jepang, tahun ini, akan melepaskan lebih dari satu juta ton air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang hancur ke laut.

Operator mengungkapkan bahwa setelah perawatan, tingkat sebagian besar partikel radioaktif telah memenuhi standar nasional.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan langkah tersebut aman, tetapi negara-negara tetangga menyuarakan keprihatinan.

Bencana Fukushima 2011 adalah kecelakaan nuklir terburuk sejak Chernobyl. Penonaktifan sudah dimulai tetapi bisa memakan waktu empat dekade, demikian seperti dikutip dari BBC, Sabtu (14/1).

"Kami memperkirakan waktu rilis akan memakan waktu sekitar musim semi atau musim panas ini," kata kepala sekretaris kabinet Hirokazu Matsuno pada Jumat, menambahkan bahwa pemerintah akan menunggu 'laporan komprehensif' dari IAEA sebelum rilis.

Setiap hari, pabrik menghasilkan 100 meter kubik air yang terkontaminasi, yang merupakan campuran air tanah, air laut, dan air yang digunakan untuk menjaga reaktor tetap dingin. Kemudian disaring dan disimpan dalam tangki.

Dengan lebih dari 1,3 juta meter kubik di lokasi, ruang hampir habis.

Air disaring untuk sebagian besar isotop radioaktif, tetapi tingkat tritium di atas standar nasional, kata operator Tepco. Para ahli mengatakan tritium sangat sulit dihilangkan dari air dan hanya berbahaya bagi manusia dalam dosis besar.

Namun, negara-negara tetangga dan nelayan lokal menentang proposal tersebut, yang disetujui oleh pemerintah Jepang pada tahun 2021. Forum Kepulauan Pasifik telah mengkritik Jepang karena kurangnya transparansi.

"Masyarakat Pasifik adalah masyarakat pesisir, dan lautan terus menjadi bagian integral dari kehidupan subsisten mereka," ungkap Sekretaris Jenderal Forum Henry Puna kepada situs web berita Stuff.

"Jepang melanggar komitmen yang telah dicapai oleh para pemimpin mereka ketika kami mengadakan KTT tingkat tinggi kami pada tahun 2021.

"Disepakati bahwa kami akan memiliki akses ke semua bukti ilmiah independen dan dapat diverifikasi sebelum pelepasan ini terjadi. Sayangnya, Jepang belum bekerja sama.

Jepang bagian timur laut diguncang gempa berkekuatan 9,0 skala Richter pada 11 Maret 2011, yang kemudian memicu tsunami raksasa.

Gelombang menghantam Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi, membanjiri tiga reaktor dan memicu bencana besar.

Pihak berwenang mendirikan zona pengecualian yang tumbuh semakin besar ketika radiasi bocor dari pabrik, memaksa lebih dari 150.000 orang untuk mengungsi dari daerah tersebut. Zona tetap di tempatnya.