Jenderal senior jamin polri tak kan gonjang ganjing dipimpin Tito

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri tunggal menggantikan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.

Presiden Jokowi punya alasan kuat memilih Komjen Tito. Mantan Kapolda Metro Jaya ini dianggap memiliki kemampuan membangun jaringan sekaligus meningkatkan kualitas institusi Bhayangkara.

"Saya berharap Pak Tito nantinya dapat meningkatkan profesionalisme Kapolri sebagai pengayom masyarakat dan memperbaiki kualitas penegakan hukum narkoba, terorisme dan korupsi," ungkap Presiden di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/6).

"Saya yakin beliau punya kemampuan cerdas, memiliki kompetensi yang baik," tambahnya.

Tito mengaku dititipkan pesan khusus oleh Presiden Jokowi. Salah satunya untuk melakukan reformasi di internal Korps Bhayangkara.

"Saya nggak perlu sampaikan (pesan dari presiden). Tapi yang utama beliau inginkan adalah reformasi polisi," ungkap Komjen Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/6).

Jika terpilih menjadi orang nomor satu di institusi Polri, maka akpol lulusan 1987 ini melangkahi lima angkatan di atasnya. Ini menjadi tradisi baru dalam institusi Polri. Sebab, pada umumnya pemegang tongkat estafet Tribrata-1 merupakan dua tingkat di atas Kapolri sebelumnya.

Selain Tito ada sejumlah bintang tiga, yakni Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, Kalemdikpol Komjen Syafruddin dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Suhardi Alius. Tito tercatat sebagai bintang tiga termuda di Kepolisian.

Kondisi ini juga mengundang kekhawatiran terjadinya gonjang ganjing di internal kepolisian karena dipimpin jenderal yang lebih muda.

"Mengangkat dan memberhentikan Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Tapi dalam hal ini seharusnya presiden memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan seperti yang diamanatkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Artinya kalau Tito dijadikan Kapolri tentunya harus diperhatikan dia masih terlalu muda. Masih ada 5 angkatan di atasnya dan pensiunnya masih sangat panjang sampai tahun 2022. Tentu kurang sehat bagi organisasi Polri," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Rabu (15/6).

Menurut Neta, masih banyak senior yang jauh di atas Tito. Sehingga mantan Kapolda Metro Jaya itu perlu lebih dulu mendukung perwira yang senior untuk menjadi Kapolri.

"Tito terlalu junior dan masih banyak senior di atasnya. Sehingga tidak baik bagi organisasi Polri, kalau dipaksakan dan didorong Tito untuk menjadi Kapolri. Kalau pun Tito menjadi Kapolri dipastikan dia tidak akan nyaman memimpin para seniornya," katanya.

Namun, senior-senior Tito menjamin tidak ada gonjang ganjing meski nantinya dipimpin juniornya. Berikut rangkumannya.