Jelang Pilkada Tangsel, Wali Kota Airin Lantik 62 Pejabat Baru

Sabtu, 16 Mei 2020 10:02 Reporter : Kirom
Jelang Pilkada Tangsel, Wali Kota Airin Lantik 62 Pejabat Baru Airin Rachmi Diany. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2020 mendatang. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melakukan pelantikan 62 jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jumat (15/5).

Dari jumlah itu, 19 pejabat baru menduduki jabatan eselon III dan 39 jabatan lainnya di jajaran eselon IV.

Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany di hadapan para pejabat eselon III dan IV yang baru, mengungkapkan tantangan dan tugas berat pekerjaan seluruh pegawai di masa Pandemi. Terutama dalam menghadapi penyelesaian dampak Covid-19 dan pembangunan daerah Kota Tangsel.

"Saya ingatkan bahwa semua OPD bertanggung jawab dalam proses penanganan Covid-19," kata Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, dalam pelantikan pejabat, Jumat (15/5).

Airin menekankan, Tangsel sebagai daerah yang menjadi salah satu kota terdampak covid-19. Sangat membutuhkan perhatian lebih dalam penyelesaian masalahnya. Namun di sisi lain pembangunan daerah juga tetap harus berjalan.

Dalam pelantikan tersebut Airin menjelaskan bahwa setiap pejabat memiliki tanggung jawab dalam pengentasan covid ini. Jadi kebijakan mengenai covid ini bukan hanya pada OPD tertentu saja.

Menurut Airin, bukan hal mudah menuntaskan persoalan Pandemi, yang diakui Airin, sebagai ujian nasional Bangsa Indonesia.

"Karena itu, upaya dan usaha saja tidak cukup. Berpegang teguh pada keyakinan. Bahwa ujian ini akan berakhir jika upaya kita diiringi oleh ikhtiar dan tawakal," kata Airin.

Airin juga berharap bahwa setiap pejabat yang sudah diambil sumpahnya bisa membuktikan kinerja yang baik demi kemajuan Kota Tangsel.

"Mampu menunjukkan pengabdiannya serta mampu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan," jelas dia.

Sebelumnya, diberitakan Pemkot Tangerang Selatan, berdasarkan aturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah tak bisa merotasi dan mutasi pejabat 8 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

Baca Selanjutnya: BKPP Sebut Pelantikan Pejabat Baru...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini