Jelang KTT ASEAN di Jakarta, Amnesty Desak Penyelidikan Kejahatan Junta Myanmar
Merdeka.com - Organisasi pegiat hak asasi manusia Amnesty International mendesak negara-negara Asia Tenggara untuk menyelidiki pemimpin junta Myanmar atas kejahatan terhadap kemanusiaan, di tengah laporan bahwa ia akan menghadiri pertemuan puncak regional mengenai krisis di negaranya minggu ini.
Pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan diadakan di Jakarta pada Sabtu (24/4), dan rencananya akan dihadiri Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepala junta Myanmar yang menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari 2021.
"Sebagai negara pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Penyiksaan, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menuntut atau mengekstradisi tersangka pelaku di wilayahnya," kata Amnesty dalam sebuah pernyataan, Jumat (23/4).
Konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN itu adalah upaya internasional pertama untuk meredakan krisis di Myanmar, di mana pasukan keamanan telah membunuh ratusan pengunjuk rasa pro demokrasi sejak kudeta Februari lalu.
Ini juga merupakan ujian bagi ASEAN, yang secara tradisional tidak mencampuri urusan internal negara anggota dan bergerak berdasarkan konsensus.
"Krisis Myanmar yang dipicu oleh militer memberi ASEAN ujian terbesar dalam sejarahnya," kata Wakil Direktur Regional untuk Riset Amnesty Emerlynne Gil dalam pernyataan itu.
"Komitmen non intervensi dari blok tersebut adalah ide yang tidak efektif. Ini bukan masalah internal bagi Myanmar tetapi masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan yang besar, yang berdampak pada seluruh wilayah dan sekitarnya," tutur Gil, menjelaskan.
Sebuah kelompok yang terdiri dari 45 organisasi non pemerintah Asia Tenggara mengatakan undangan ke Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN telah "memberikan legitimasi untuk pembantaian genosida yang dilakukan oleh rezim militer terhadap warga dan rakyatnya sendiri".
Sebaliknya, kelompok itu mendesak para pemimpin ASEAN untuk memasukkan anggota parlemen Myanmar yang digulingkan oleh militer untuk menghadiri pertemuan di Jakarta.
"Para pemimpin ASEAN tidak akan dapat mencapai apa pun pada KTT untuk menyelesaikan krisis saat ini, tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan perwakilan sah rakyat Myanmar," kata kelompok itu dalam sebuah surat yang diterbitkan di media sosial.
Anggota ASEAN termasuk Myanmar, Brunei Darusaalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Sejauh ini, militer Myanmar tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berbicara dengan anggota pemerintah yang digulingkannya. Militer bahkan menuduh beberapa dari mereka melakukan pengkhianatan, yang dapat dihukum mati.
Pekan lalu, politisi pro demokrasi Myanmar, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional yang anggotanya mencakup pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes dan etnis minoritas.
Junta menyebutnya sebagai organisasi yang melanggar hukum. Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik, sebuah kelompok aktivis Myanmar, mengatakan 739 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta dan 3.300 orang ditahan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Minta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar
Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaJokowi: Kemitraan ASEAN–Jepang Harus Jadi Solusi Jaga Stabilitas dan Perdamaian
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda 2 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang.
Baca SelengkapnyaAnies Kampanye di Yogyakarta: Memajukan Indonesia adalah Memajukan Kualitas Manusia
Yogjakarta juga merupakan kota pendidikan yang menjadi rujukan bagi kota-kota di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965
Konvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh banyak negara yang berjuang untuk melawan diskriminasi rasial.
Baca SelengkapnyaPertemuan Jokowi-Surya Paloh, Sinyal NasDem Gabung Koalisi Indonesia Maju?
Pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh digelar di Istana.
Baca SelengkapnyaHari Pers Nasional 2024, Ini Pesan Kaesang untuk Pemilik Media
Kaesang berharap pers Indonesia semakin independen dalam mengedukasi masyarakat dengan beragam pemberitaan.
Baca SelengkapnyaKoordinasi dengan UNHCR, Pemerintah Waspadai Sindikat TPPO di Balik Kedatangan Pengungsi Rohingya
Pemerintah akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas
Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca Selengkapnya