Jejak Sudrajad Dimyati, Pernah Diduga Lobi Seleksi Hakim Kini jadi Tersangka Suap

Sabtu, 24 September 2022 09:18 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Jejak Sudrajad Dimyati, Pernah Diduga Lobi Seleksi Hakim Kini jadi Tersangka Suap KPK Tahan Hakim Agung, Sudrajad Dimyati. ©2022 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD) sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Sudrajad merupakan hakim agung pertama yang ditetapkan lembaga antirasuah sebagai tersangka.

Kasus suap kepada Sudrajad Dimyati terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah pada Rabu, 21 September 2022 hingga Kamis, 22 September 2022. Sudrajad diduga menerima suap terkait upaya kasasi di MA atas putusan pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana.

Sudrajad ditetapkan KPK sebagai penerima suap bersama lima orang lainnya. Mereka adalah Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, Kemudian dua PNS MA bernama Redi (RD) dan Albasri (AB).

Sementara pemberi suap adalah dua pengacara bernama Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES). Serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

2 dari 4 halaman

Ditahan KPK

Para pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mereka yang menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK baru menangkap enam dari 10 tersangka. Mereka yang ditangkap akan ditahan 20 hari pertama (23 September hingga 12 Oktober) dalam rangka penyidikan lanjutan.

"SD (Sudrajad) menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP (Elly Tri)," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9).

3 dari 4 halaman

Diisukan Terlibat Lobi saat Seleksi Hakim Agung

Sebelum terjerat kasus dugaan korupsi, Hakim Sudrajad Dimyati pernah terlibat dugaan lobi-lobi terkait seleksi hakim agung. Kejadian itu terjadi pada tahun 2013 di DPR RI.

Pada tahun 2013, Komisi III DPR menggelar fit and proper test calon hakim agung. Ada salah satu yang menarik dalam seleksi ini, Hakim Tinggi Pontianak, Sudrajad Dimyati usai menjalani fit and proper test dirinya keluar dan langsung menuju kamar mandi atau toilet di sebelah ruang Komisi VIII DPR.

Tak selang berapa lama, Sudrajad yang mengenakan kemeja putih dan jas itu dibuntuti oleh anggota Fraksi dari PKB Bachrudin Nasori. Keduanya tertangkap basah, melakukan pembicaraan dan bisik-bisik.

Tepat di depan toilet, Sudrajad menyerahkan sesuatu kepada Bachrudin dengan cepat. Namun, belum diketahui apakah yang diserahkan tersebut terkait agar dirinya lulus dalam fit and proper test calon hakim agung. Pasalnya, posisi Bachrudin menutupi barang yang diserahkan.

"Mengenai lobi itu terjadi di tahun 2013 dan pada saat itu," Ketua Komisi (KY) Mukti Fajar Nur Dewata saat jumpa pers di Kantor KY, Jakarta, Jumat (23/9).

Namun, kata Mukti, adanya lobi-lobi tersebut tidak terbukti. Sudrajad tetap lolos pada seleksi hakim agung saat itu.

"Informasi yang saya dapatkan bahwa itu tidak terbukti, sehingga kemudian saudara tersebut dinyatakan lolos pada proses seleksi calon hakim," ucapnya.

Mukti menegaskan KY bakal memberikan sanksi pemecatan tidak hormat kepada Sudrajad Dimyati sebagai hakim agung jika terbukti menerima suap di perkara Mahkamah Agung (MA). KY akan terlebih dahulu menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dengan MA.

"Jika sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi pemberhentian secara tidak hormat," kata dia.

4 dari 4 halaman

KPK Didesak Angkat Lagi Isu Pertemuan di Toilet DPR

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memberikan apresiasi dan pujian kepada KPK yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Hakim Agung Sudrajad Dimyati atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"Ini langkah berprestasi yang ditorehkan KPK, mampu mencetak rekor dikarenakan sebelumnya KPK diduga telah sering menyasar Mahkamah Agung, namun baru bisa menangkap pejabat level bawah. KPK pernah menyasar dugaan korupsi di MA tahun 2005 kasus Probosutedjo, Harini Wiyoso, dan hanya mampu menangkap beberapa pegawai rendah di MA," tutur Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (24/9).

Atas keberhasilan tersebut, lanjutnya, KPK semestinya mampu mengembangkan kepada pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Bahkan, terdapat informasi di masa lalu bahwa ada beberapa oknum mengaku family atau keluarga pejabat tinggi MA, yang menawarkan membantu kemenangan sebuah perkara dan tentunya dengan meminta imbalan yang nilainya fantastis.

"Proses markus ini dilakukan dengan canggih, termasuk dugaan kamuflase transaksi pinjaman atau hutang piutang," ujar dia.

Boyamin menyebut, KPK di sisi lain perlu juga mengembangkan OTT tersebut dengan mendalami dugaan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) saat proses rekrutmen Hakim Agung.

"Sebagaimana dulu pernah terdapat cerita isu pertemuan di toilet antara calon Hakim Agung dan terduga anggota DPR. Meskipun isu toilet ini dinyatakan tidak terbukti di Komisi Yudisial, namun tidak menutup kemungkinan KPK mampu menemukan alat bukti dengan segala kewenangannya, seperti penyadapan dan penelusuran rekening bank," kata Boyamin.

Lebih lanjut, Boyamin menilai prestasi KPK tersebut adalah bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan bersama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). KPK tentu tidak mau ketinggalan dengan kinerja Kejagung dalam menangani korupsi dalam negeri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, terdapat potensi terungkapnya perkara rasuah lain yang juga melibatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati di lingkungan peradilan Mahkamah Agung (MA). Hal itu tercium KPK usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

"Jadi dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa dan juga bukti elektronik mau pun dari hasil pemeriksaan sementara, diduga tidak hanya terkait dengan perkara yang kami sampaikan saat ini," ujar pria karib disapa Alex ini di Gedung KPK Jakarta, Jumat (23/9).

Meski begitu, Alex belum mau mendetailkan perkara lain yang dimaksud turut melibatkan Sudrajad Dimyati. Dia menyakan, penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang cukup terlebih dahulu sebelum mengumumkannya ke publik.

"Nanti ketika dari hasil pengembangan penyidikan, diperoleh kecukupan alat bukti dan menentukan siapa tersangkanya, tentu akan kami sampaikan. Tapi saat ini itu masih didalami. Jadi kami belum bisa menyampaikan," jelas Alex.

Reporter: Nanda Perdana Putra [gil]

Baca juga:
Ketika Hakim Agung Gelap Mata, Sikat Rp800 Juta untuk Kondisikan Putusan
KPK Selidiki Kasus Rasuah Lain yang Diduga Libatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati
Jejak Lima Hakim Korup yang Terjaring KPK
Hakim Agung Jadi Tersangka, Wapres Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi
Ditetapkan Tersangka Suap, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Diberhentikan Sementara
Terkait Suap di MA, KPK Tahan Hakim Agung, Sudrajad Dimyati

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini