Merdeka.com - Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sempat membuat situasi di masyarakat memanas. Kondisi diperparah dengan banyak informasi hoaks bermunculan di media sosial.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengingatkan perlu ada kontrol soal kebebasan berpendapat di dunia maya. Untuk itu perlu kesadaran dari pemilik akun agar tak menyampaikan informasi yang dapat memecah belah persatuan.

"Gunakan jempol sebaik-baiknya, jangan sampai gara-gara jempol kita, Indonesia terpecah belah," ujar Hendri dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Hendri menilai, medsos telah membuat masyarakat keblinger sehingga gempuran narasi intoleransi, radikalisme, terorisme, ektremisme, banyak berseliweran. Hal ini tidak bisa dibiarkan agar kondisi sosial kemasyarakatan baik di dunia maya dan dunia nyata bisa lebih sejuk dan damai.

Salah satu cara untuk mengembalikan itu semua, kata Hendri, bagaimana lebih menyuarakan narasi yang menyejukkan, dan tidak lagi mengunggah konten berbau ujaran kebencian dan intoleransi.

"Kita harus kembali ke kaidah atau warisan pendiri bangsa. Ada banyak teknologi yang ditinggalkan pendiri bangsa untuk Indonesia seperti musyawarah mufakat, toleransi, tepo seliro di dunia nyata dan dunia maya," tutur Hendri.

Berbicara tentang medsos dan berbagai fenomena yang ditimbulkan, Hendri mengungkapkan, hal ini juga tidak lepas dari kepemimpinan bangsa. Menurutnya, para pemimpin bangsa harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat.

"Yang boleh memberikan stigma radikal, ekstremis, intoleransi hanya hukum. Jadi tidak boleh individu yang memberikan stempel negatif kepada orang lain. Kalau itu terjadi, Insya Allah musyawarah mufakat, toleransi, dan persatuan Indonesia bisa terwujud dengan baik," ungkap founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini.

Hendri setuju bila kebebasan yang bertanggungjawab itu tetap diberikan kepada para pengguna akun medsos. Tentunya pegiat medsos terutama para pengguna akun berbayar untuk sebuah pesan tertentu bisa dikurangi, terutama hal yang berbau politik.

"Ini memang harus ditertibkan, akan sulit bila akun berbayar yang masih diberikan pekerjaan menyampaikan isu tentang politik yang bisa menyebabkan bangsa ini tetap panas. Silakan saja bila hal tentang marketing dan sisi kreativitas yang lain," jelasnya.

Hendri juga mengimbau agar pemerintah secara berkala harus memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang penggunaan medsos yang bertanggungjawab. Diakuinya, saat ini memang beda dengan 10-15 tahun lalu saat media konvensional berkuasa. Sekarang masyarakat bebas berselancar di dunia maya. Untuk itu, kembali Hendri mengajak semua pihak agar bijaksana, terutama saat beraktivitas di medsos.

"Makanya jauh-jauh hari saya katakan pemilik akun media sosial seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap hari ini, terhadap masa depan," tandasnya.