Jaksa ungkap pembicaraan Irman dengan Dirut Bulog soal gula impor

Selasa, 8 November 2016 14:37 Reporter : Yunita Amalia
Jaksa ungkap pembicaraan Irman dengan Dirut Bulog soal gula impor Sidang Irman Gusman. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum KPK membongkar sejumlah pembicaraan antara mantan Ketua DPD, Irman Gusman dan Dirut Perum Bulog, Djarot Kusumayakti. Selain itu percakapan Irman dan pemilik CV Semesta Berjaya Memi untuk pengurusan alokasi gula impor juga diungkapkan.

Irman menghubungi Djarot agar menyuplai gula impor ke Sumbar melalui Divisi Regional Sumatera Barat karena selama ini disuplai melalui Jakarta yang mengakibatkan harga menjadi mahal.

"Terdakwa pun merekomendasikan Memi sebagai teman lamanya yang memiliki CV Semesta Berjaya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menyalurkan gula impor tersebut," kata JPU KPK Ahmad Burhanuddin saat membacakan surat dakwaan Irman di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (8/11).

Irman didakwa menerima Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi karena membantu perusahaan itu mendapatkan alokasi pembelian gula impor Perum Bulog untuk disalurkan di provinsi Sumatera Barat dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Direktur Utama Perum Bulog.

Menurut Ahmad, sudah ada kesepakatan antara Irman dan Memi bahwa Irman bersedia membantu Memi dengan meminta 'fee' Rp 300 per kilogram atas gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya.

"Karena yang meminta seorang Ketua DPD RI maka Djarot Kusumayakti menyanggupinya dan kemudian meminta nomor handphone Memi. Kemudian Djarot menghubungi Memi menyampaikan akan mengalokasikan gula impor Perum Bulog untuk provinsi Sumbar sesuai permintaan tersebut," jelas jaksa Burhanuddin.

Djarot pada 22 Juli 2016 lalu menghubungi Kepala Perum Bulog Divre Sumbar Benhur Ngkaimi dan menyampaikan titipan pesan dari Irman agar Memi diberikan alokasi gula impor, jika ada hambatan dalam pelaksanaan agar melaporkan kepada Djarot. Atas arahan tersebut Benhur menyatakan siap melaksanakannya.

CV Semesta Berjaya pun mendapat alokasi gula impor dari Perum Bulog pada 23 Juli 2016. Memi memberitahukan hal ini kepada Xaveriandy, bahkan CV Semesta Berjaya mendapat gula impor dari Perum Bulog dengan harga lebih murah yaitu Rp 11.500-11.600 per kg.

Djarot kemudian menghubungi Memi pada 25 Juli menanyakan kemajuan distribusi itu dan dijawab Memi bahwa sudah mengajukan Purchase Order (PO) gula impor sebanyak 3.000 ton ke Perum Bulog Divre Sumbar dan rencananya akan diberikan bertahap yaitu sebanyak 1.000 ton gula impor dulu yang diberikan secara bertahap pada 12 Agustus 2016 sampai 10 September 2016.

Padahal dari jumlah tersebut, disalurkan Xaveriandy dan Memi ke beberapa lokasi yang di luar peruntukannya yaitu ke Padang sebanyak 625 ton, ke Medan sebanyak 250 ton menggunakan DP di Jakarta ke Toko Jadi di Jalan Kayu Putih Gudang 899 Medan dan ke Pekanbaru sebanyak 125 ton yang dijual ke empat tempat yaitu Toko Hidup Jaya (25 ton), ke Toko K3 (25 ton), ke Toko Sinar Terang (50 ton) dan ke Iwan di Bangkinang Pekanbaru (25 ton).

JPU KPK juga mengungkapkan pembicaraan Memi dan Irman, di mana Irman meminta Memi memenuhi komitmennya terkait Rp 300 per kg gula yang sudah dialokasikan.

"Menanggapi laporan Memi, terdakwa mengatakan 'baik memi, ditunggu saja waktu menjual yang baik, yang penting komitmen kita harus dijaga sesuai pembicaraan di awal, 'your words is your bond', dan dijawab Memi bahwa ia tetap menyanggupi komitmen Rp 300 per kg, kemudian terdakwa menanggapi 'bagus itu baru Memi yang saya kenal yang komit dengan janjinya'," jelas jaksa Haeruddin.

Uang pun diserahkan pada 16 September 2016 oleh Xaveeriandy dan Memi di rumah Irman di Jalan Denpasar C3 No 8 Kuningan Jakarta dan tidak lama kemudian Irman, Xaveriandy dan Sutanto dan Memi ditangkap petugas KPK.

Atas perbuatan itu Irman didakwa berdasarkan pasal 12 hurub b atau pasal 11 No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah.

Seperti diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan Xaveriandy dan Memi didakwakan pasal berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Atas dakwaan ini, Irman mengatakan akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) dan akan dibacakan pada 15 November 2016. "Cukup mengerti yang mulia," kata Irman.

"Kami akan mengajukan eksepsi yang mulia," kata salah satu tim pengacara Irman, Tommy Singh.

Sedangkan Xaveriandy dan Memi tidak mengajukan eksepsi dan sidang dilanjutkan pada 15 November 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi. [did]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini