Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menunggu nama dari Panglima TNI siapa yang bakal ditunjuk menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan seluruh jabatan baru itu. Dan saat ini tinggal menunggu nama-nama yang disetor oleh Panglima TNI.

"Tinggal nanti personelnya, personelnya kami sudah meminta kepada Panglima TNI untuk pengisian-pengisiannya," ujar Burhanuddin di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Untuk menempati posisi itu, Burhanuddin mengaku pihaknya memerlukan personel militer dengan pangkat bintang tiga setidaknya dua orang.

"Nanti kalau diusulkan dari sana bintang dua, naik di sini menjadi bintang tiga. Kemudian ada bintang dua satu orang, dan hampir 30 atau 28 itu kolonel. Untuk di daerah-daerah dan personel di sini," ujarnya.

"Itu sampai saat ini kami masih menunggu pengisian dari Panglima TNI," sambung dia.

Jabatan Jampidmil merupakan tindak lanjut dari langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Aturan ini merevisi Perpres Nomor 38 tahun 2010. Dengan adanya Perpres ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

"Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung," demikian bunyi Pasal 25A ayat 1 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan Perpres.

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer memiliki tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Selain itu, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer juga bertugas dan berwenang dalam melakukan penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara.

Kemudian, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, melalukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat hingga putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

"Tugas dan wewenang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 25B Ayat 3.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com