Merdeka.com - Jaksa Agung Burhanuddin membeberkan program-programnya saat memimpin Kejaksaan Agung periode 2019-2024 dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (7/11). Setidaknya ada delapan program yang akan menjadi fokusnya selama memimpin.

"Pertama, penanganan suatu perkara tidak hanya mempidanakan perilaku mengembalikan kerugian negara namun juga melakukan perbaikan sistem agar tidak terulang lagi," kata Burhanuddin.

Burhan juga ingin menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo yang ingin mempermudah proses perizinan. Dia pun telah memberi arahan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk segera menjalankan visi presiden.

"Kedua, visi Presiden soal permudah izin, saya telah menginstruksikan kepada para Kajati untuk menginventarisir Perda Perda (peraturan daerah) itu," ungkapnya.

Pengamanan Aset Milik Pemerintah

Kemudian, Burhan ingin ada pengamanan aset milik pemerintah, BUMN, BUMD atau dikuasai pihak lain. Harapannya agar aset itu bisa digunakan sesuai peruntukannya.

Selain itu, dia ingin memanfaatkan IT seperti pengembangan birokrasi, pengawasan yang ketat untuk zona integritas bebas korupsi, agar menjadi contoh bagi satuan kerja lain.

Lalu untuk para Kejati, diperlukan sistem complain managemen, sehingga terwujudnya sistem satu pintu. Kemudian, optimalisasi meningkatkan satuan kerja agar diimplementasikan dalam skala nasional. Terakhir, menggelorakan optimisme masyarakat untuk mengikuti CPNS Kejaksaan.

"Saya berharap bisa menyaring calon-calon Jaksa terbaik, sehingga kami bisa memilih calon-calon Jaksa penerus kami. Kami juga berkonsultasi ke universitas agar lulusan terbaiknya dapat mendaftar sebagai Jaksa," tutupnya.