Merdeka.com - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan (Sumsel), Mukti Sulaiman, mencoba mengoreksi tindakan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel yang menetapkannya sebagai tersangka korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Dia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Juru bicara PN Palembang, Abu Hanifah mengungkapkan, permohonan praperadilan disampaikan kuasa hukum Mukti Sulaiman dan diterima pada 28 Juni 2021 dengan nomor perkara 15/Pid.Pra/2021/PN Plg. Mereka menggugat Jaksa Agung Cq Kepala Kejati Sumsel.

"Benar, permohonan gugatan praperadilan dari Mukti Sulaiman sudah diterima dan didaftarkan," ungkap Abu, Kamis (1/7).

Sidang perdana praperadilan mulai digelar 8 Juli 2021 yang dipimpin Hakim Harun Yulianto sesuai penunjukan dari Ketua PN Palembang. Sidang ini nantinya akan menguji atau membuktikan sah atau tidaknya penetapan tersangka kepada Mukti Sulaiman."Sidangnya sudah dijadwalkan, insyaallah Kamis pekan depan dimulai," ujarnya.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Sumsel Khaidirman mengungkapkan, penyidik menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Rabu (16/6). Dua tersangka baru itu yakni Mukti Sulaiman, yang merupakan Sekretaris Daerah Sumsel periode 2013-2016, dan Ahmad Nasuhi, mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel.

Kedua tersangka langsung ditahan 20 hari di Rumah Tahanan Pakjo Palembang. Mereka dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman paling rendah 4 tahun penjara.

Total sudah enam orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, penyidik menetapkan empat tersangka lain, yakni Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya periode 2015-2018 Eddy Hermanto, Divisi Lelang Pembangunan Syarifudin, serta dua orang swasta Yudi Arminto dan Dwi Kridayani.

Kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya terbongkar setelah pembangunan mangkrak beberapa tahun. Masjid yang sejatinya akan menjadi terbesar di Asia di atas lahan 20 hektare itu menggunakan dana APBD sebesar Rp130 miliar pada pembangunan tahap pertamanya.