Merdeka.com - Politikus Partai Hanura yang juga Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, telah ditahan KPK setelah menjadi tersangka. Miryam menjadi tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus e-KTP.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) segera mencari pengganti Miryam untuk keanggotaan DPR.

"Ya langsung PAW (Pergantian Antar Waktu) posisinya sekarang," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5).

Proses PAW, kata OSO, akan dibahas hari ini. Posisi Miryam sebagai Ketua DPP Hanura masih tetap sembari menunggu proses hukumnya di KPK selesai.

"Pengurus nanti, proses hukumnya masih berjalan dan itu sudah mekanisme kita seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, Miryam S Haryani, tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP hingga kini masih berstatus sebagai anggota aktif DPR Fraksi Hanura. Mantan anggota Komisi II DPR itu telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjadi buron.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menjelaskan alasan partainya belum memecat Miryam meski sudah menyandang status sebagai tersangka dan ditahan KPK. Pemecatan harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Dalam AD/ART, kata Dadang, partai mengatur anggota yang menjadi tersangka harus dipecat dari keanggotaan partai. Namun untuk mekanisme pemecatan harus menunggu keputusan Ketua Umum.

"Kita mesti menunggu Ketua Umum. Arahan Ketua Umum seperti apa. nanti Ketua Umum memerintahkan ke Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan rapat nanti melaporkan ke Ketua Umum. Nanti Ketua Umum bawa ke Badan Pengurus Harian. Kita masih mendengarkan Ketua Umum," kata Dadang saat dihubungi, Selasa (5/2).

Selain menunggu keputusan Ketua Umum Partai, alasan lain partainya belum melakukan pemecatan dikarenakan Miryam masih mengajukan praperadilan atas status tersangka. "Jadi kita juga harus menghormati bagaimana praperadilannya ini dilakukan," ujarnya.