Merdeka.com - Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendatangi Istana Kepresidenan, Selasa (22/10). Basuki digadang-gadang akan kembali menduduki jabatan menteri di pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin.

Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Basuki tahun 2018 yang diakses Liputan6.com pada Selasa (22/10), tercatat Basuki memiliki harta kekayaan mencapai Rp18.311.740.062.

Jumlah tersebut lebih besar dua kali lipat dari total kekayaan milik Basuki sebelumnya yang pernah ia laporkan pada 2014 lalu. Dimana, saat itu, Basuki yang baru dilantik Jokowi menjadi Menteri PUPR hanya memiliki harta senilai Rp9.028.802.092.

Perubahan signifikan dalam jumlah kekayaan Basuki terlihat pada harta tidak bergerak miliknya berupa tanah dan bangunan. Sebelumnya pada tahun 2014, Basuki tercatat memiliki enam bidang tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp5.145.628.000.

Sedangkan, laporan kekayaan periodik di akhir masa jabatannya Basuki memiliki 8 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp11.135.000.000.

Untuk harta bergerak milik Basuki, pada tahun 2014 lalu ia tercatat memiliki 2 kendaraan roda empat berupa Toyota Yaris dan Honda Accord dengan total nilai mencapai Rp428.644.000. Jumlah ini menurun dimana mobil Yaris milik Basuki diganti dengan motor Royal Enfield dan nilai mobil Honda Accord yang ikut menurun sehingga total nilai kendaraan milik Basuki jadi sebesar Rp190.000.000.

Pada tahun 2014, Basuki juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya berupa logam mulia dan batu mulia dengan total nilai mencapai Rp78.255.750. Sementara di tahun 2018 jumlah tersebut bertambah menjadi Rp228.450.000.

Untuk kas dan setara kas milik Basuki, pada tahun 2014 nilainya tercatat hanya sebesar Rp3.376.274.342. Nilai ini berubah signifikan dimana pada tahun 2018, dimana harta berupa kas dan setara kas miliknya bertambah menjadi Rp6.758.290.062.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono kembali dipilih Jokowi menjadi menteri di periode kedua. Jokowi meminta Basuki untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan diperiode pertama kepempimpinannya.

Basuki menyatakan, untuk kembali menjadi menteri, pihaknya harus menandatangani tiga hal, yakni tidak terjerat kasus pidana, tidak rangkap jabatan dan tidak berkewarganegaraan ganda.

"Jabatan adalah perintah bukan hanya amanah dari Allah. Perintah untuk saya akan selalu saya laksanakan," ujarnya usai menghadap Jokowi di Istana, Selasa (22/10/2019).

Basuki juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah bekerjasama dengannya diperiode pertama kepemimpinannya. "Kalau saya besok dilantik misalnya, mohon doanya ya supaya istiqamah," ujarnya.