Merdeka.com - Anggota Sat Sabhara Polres Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aipda AA alias Amsal mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Dia dipecat karena melakukan penipuan bermodus calo penerimaan anggota Polri.

Putusan itu dibuat dalam sidang kode etik yang dipimpin Kabid Propam Polda NTT, Kombes Pol Dominicus Savio Yempormase, Rabu (5/4) kemarin. Sidang dihadiri terperiksa Aipda AA.

Sidang yang digelar di lantai II Gedung Tahti Polda NTT sempat diskors jelang pembacaan putusan. Sementara Aipda AA sudah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) di lantai III gedung Tahti Polda NTT sejak beberapa waktu lalu.

"Waktu itu kami patsuskan dia di lantai III Tahti Polda NTT," jelas Dominicus, Jumat (7/4).

Dia menegaskan, Polri tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas jika anggota berbuat salah apalagi sampai melakukan penipuan. "Hal ini jadi pembelajaran bagi masyarakat semuanya, bahwa jangan mudah percaya dengan janji dan iming-iming lulus tes dengan memberikan uang," kata Dominicus.

Pihaknya memberikan kesempatan kepada Aipda AA untuk melakukan pembelaan atau banding. "Kita beri ruang kepada oknum anggota yang di PTDH untuk mengajukan pembelaan karena itu diatur dalam peraturan kepolisian," ungkap Dominicus.

Dalam kasus ini, Aipda AA diduga telah menipu Junus Dami. Calon siswa Polri ini dinyatakan tidak lulus tes karena belum memenuhi syarat pada 2021 lalu, padahal orang tuanya sudah memberikan uang Rp250 juta kepada Aipda AA yang bertugas di Polres Rote Ndao.

Uang yang disetorkan itu diperoleh dari hasil meminjam di bank dan koperasi. Orang tua korban setiap bulan harus mencicil Rp4 juta per bulan untuk melunasi utang itu.

Akhirnya AA dilaporkan ke ke Bid Propam Polda NTT. Selain pidana terkait penipuan atau penggelapan, da dilaporkan karena menjadi calo penerimaan Bintara Polri TA 2021.

Laporan diterima oleh Bidang Propam Polda NTT dengan laporan nomor LP/ 89/X/HUK.12.10/2022, YANDUAN, tanggal 18 Oktober 2022. Laporan pidana penipuan tertuang dalam laporan polisi nomor LP/B/329/X/2022/SPKT, tanggal 18 Oktober 2022 tentang perkara dugaan terjadinya peristiwa penipuan dan atau penggelapan.