Merdeka.com - Kemunculan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) seolah membuat nama Irjen Anton Charliyan menjadi perbicangan publik. Sebab, Kapolda Jabar itu mengakui bagian dari LSM yang terlibat bentrok dengan massa FPI saat Rizieq Syihab diperiksa Mapolda Jabar.

Meski bagian dari LSM itu, Anton mengaku bukanlah bagian dari kepengurusan. Dia hanya Ketua Dewan Pembina yang tak tercantum dalam kepengurusan.

"Pembina banyak. Saya bukan hanya satu, tapi 35 (menjadi pembina). Pembina itu bukan masuk struktur. Saya ada 35 pembina mulai dari bola voli, karate, Perbakin, tapi enggak masuk struktural," kata Anton usai bersilaturahmi ke rumah sesepuh Jabar, Solihin GP di Kawasan Cisitu, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (17/1).

Dia mengatakan, banyak orang yang memiliki jabatan strategis di manapun yang turut membina suatu organisasi. Misalnya, seorang presiden yang juga pernah membina parpol.

"Kalau misalkan ada presiden jadi pembina di parpol (Didesak mundur) ya mundur semuanya dong. Itu agar apa? Agar organisasi tersebut baik beradab dan baik kedepankan nilai kearifan Pancasila," ujarnya.

Jabatan informal Anton kemudian dipertanyakan banyak pihak. Sebab, jenderal aktif dinilai tak seharusnya memiliki jabatan lain di luar Korps Bhayangkara.

Salah satu kritik datang dari Anggota DPR Komisi III, Arsul Sani. Menurutnya, jabatan itu bisa menimbulkan konflik kepentingan.

"Apalagi kalau dia punya kewenangan, conflict of interest. Kecuali di organisasi yang menyangkut lembaganya sendiri. Pembina bhayangkari, itu lain," kata Arsul saat dihubungi.

Kritik serupa juga datang dari Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Menurut politikus PAN itu meminta polisi tak jabat apapun di luar tupoksinya.

"Saya dapat informasi, menurut undang-undang kan tidak boleh, tapi saya belum baca. Kalau undang-undang tidak memperbolehkan ya tidak boleh. Aparat penegak hukum kan seharusnya mematuhi itu. Undang-undang Kepolisian mengatakan, katanya aparat kepolisian tidak boleh membina ormas, ya harus dipatuhi," ujar Zulkifli disela menjadi pembicara di cara Kuliah Umum 'Penguatan Rasa Kebangsaan' di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (17/1).

Zulkifli mengkhawatirkan, jika nanti semua organisasi minta polisi menjadi pembina akan merepotkan. Bahkan dimungkinkan akan melalaikan tugas pokok sebagai penegak hukum. Oleh karena itulah, polisi harus memberikan contoh untuk taat kepada hukum.

"Kalau jadi pembina, semua minta jadi pembina gimana?" katanya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw juga mengatakan, belum ada aturan jelas yang memperbolehkan anggota Polri membina atau memimpin suatu ormas.

"Keterlibatan beliau sebagai pembina itu menurut kami itu abu-abu ya. Belum ada aturan jelas seorang pimpinan, seperti Kapolda itu juga ikut di dalam suatu ormas," kata Wenny.