Isu pemerintah intervensi praperadilan BG, Menkum HAM bantah 'suwer'
Merdeka.com - Beredar kabar terdapat surat kaleng yang menyebutkan bahwa praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diatur dan disetting oleh pemerintah. Bahkan dalam surat kaleng tersebut, tercantum nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Menanggapi hal tersebut, Yasonna membantahnya. "Wah hebat banget saya, saya tidak tahu," kata Yasonna usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/2).
Dalam surat kaleng tersebut, kata Yasonna, tidak dicantumkan nama pengirim dan penulisnya.
"Ah enggak itu nampaknya enggak bener, enggak ada nama penulisnya, kalau dia tanggung jawab kasih nama penulisnya. Kalau kita melayani surat kaleng matilah kita tiap hari nanti," jelasnya.
Lebih lanjut, Yasonna menambahkan, tidak ada upaya mengatur dan mengintervensi jalannya sidang praperadilan Budi Gunawan. Politikus PDIP itu menegaskan, jalannya sidang berjalan secara transparan dan sifatnya terbuka.
"Coba lihat dulu saya ada gerakan enggak pergi ke pengadilan, ketemu siapa, pergi ke pengadilan, enggak pernah. Urusan saya banyak, urusan lapas, Labora saja belum beres gimana," terangnya.
Ketika kembali ditanya soal adanya intervensi dari pemerintah dengan surat kaleng terhadap sidang praperadilan Budi Gunawan, Yasonna membantah. "Suwer," kata dia seraya mengangkat telunjuknya.
Seperti diketahui, Komjen Budi Gunawan yang diajukan Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tak terima, Budi Gunawan mengajukan sidang praperadilan ke PN Jakarta Selatan.
Presiden Jokowi berjanji bakal menentukan nasib Budi Gunawan sebagai Kapolri pada Minggu ini. Namun, hingga hari Kamis ini, belum ada kejelasan keputusan dari Jokowi. Tampaknya, Jokowi lebih dulu menunggu keputusan sidang praperadilan Budi Gunawan, yang mana saat ini sudah memasuki tahap pembuktian.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Anies-Cak Imin Bongkar Temuan Intervensi Bansos di Balik Tingginya Suara Prabowo-Gibran
Timnas AMIN mengungkapkan temuan intervensi program bantuan sosial (bansos) untuk menaikkan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaEmpat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaSeharian Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Bandung dan Lembang Kebanjiran
Hujan deras mengguyur sejak siang. Intensitasnya meningkat pada sore hari hingga menjelang petang.
Baca SelengkapnyaBegini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Salam Empat Jari, Ini Respons Anies
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi isu salam empat jari hingga gerakan tak memilih pasangan Capres nomer 2, Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAHY Bersyukur Gabung Koalisi Prabowo: Coba Masih di Tempat Lama, Hancur Lebur
AHY menilai, saat ini koalisi perubahan sudah mulai goyang, contohnya NasDem.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca Selengkapnya