Isu operasi militer di Papua bikin resah pemerintah setempat
Merdeka.com - Kabar pemerintah bakal menggelar operasi militer di Papua buat menumpas kelompok kriminal bersenjata membikin Bumi Cenderawasih resah. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengharapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, tidak memberikan pernyataan membikin risau masyarakat setempat.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen, pihaknya mengharapkan Menkopolhukam sebaiknya melakukan kajian terlebih dahulu, sebelum memberikan sebuah pernyataan.
"Pasalnya, hal ini berpotensi memberi umpan balik yang luar biasa bagi seluruh komponen masyarakat," kata Hery di Papua, Jumat (18/3).
Menurut Hery, mereka meminta penegasan gagasan pemerintah pusat berencana menggelar operasi militer di Papua, sebagaimana dilakukan di Poso, Sulawesi Tengah.
"Kami belum tahu soal informasi operasi keamanan yang akan diberlakukan di Papua, tapi soal itu harus kita duduk bersama, jangan sampai ada pernyataan emosional sesaat," ujar Hery, seperti dilansir dari Antara.
Luhut menyatakan akan ada operasi bersenjata selepas insiden penembakan empat pekerja PT Modern Grup, di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Mereka tewas saat bekerja membangun jalan akibat diserang kelompok sipil bersenjata.
"Kita akan lakukan seperti di Poso. Poso, operasi maju dengan baik," kata Luhut beberapa hari lalu.
Operasi khusus itu bakal dilaksanakan Polda Papua terfokus di tiga kabupaten dijuluki segitiga hitam. Yaitu Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya. Sebab, di kawasan itulah kelompok kriminal bersenjata kerap beraksi.
"Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti di Poso memang kami butuhkan, untuk mengejar dan mempersempit ruang gerak KKB," ujar Luhut.
Pascakejadian penembakan di Distrik Sinak, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi, korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan sedang mengerjakan proyek jalan Trans Papua.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaTingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaPernyataan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen Izak Pangemanan.
Baca SelengkapnyaPolda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.
Baca SelengkapnyaPenyerangan OPM tersebut dilancarkan seiring dengan niat OPM mengganggu keamanan wilayah Papua.
Baca SelengkapnyaSesuai Pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hari ini menjadi batas waktu KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaIstana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya