Istri Nurhadi jadi staf Kemenpan RB, JK bilang 'harus ada etikanya'

Selasa, 12 Desember 2017 16:14 Reporter : Supriatin
Istri Nurhadi jadi staf Kemenpan RB, JK bilang 'harus ada etikanya' gedung menpan rb. ©2017 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Tin Zuraida, wanita berambut panjang tersebut sempat ikut terseret saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus suap yang membelit suaminya, Nurhadi, mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA).

Beberapa hari terakhir, sosok Tin Zuraida kembali ramai diperbincangkan. Kali ini tidak ada urusannya dengan kasus suaminya. Tidak pula dengan KPK.

Melainkan karena penunjukannya sebagai salah satu staf ahli di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Tin lolos sebagai staf ahli bidang politik dan hukum.

Penunjukan Tin kemudian banyak dipertanyakan. Apalagi, Tin yang sebelumnya menjabat Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung diketahui tak pernah sekalipun melaporkan hartanya ke KPK.

"Sama sekali belum pernah," ujar Direktur pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa.

Tin juga pernah menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyeret nama suaminya itu. Pada pemeriksaan 1 Juni 2016 silam, Tin juga ditanya penyidik soal beberapa dokumen beserta uang yang ditemukan saat penyidik KPK menggeledah kediamannya.

"(Tin Zuraida diperiksa) diperiksa sebagai saksi untuk DAS (Doddy Arianto Supeno) untuk dimintai keterangan seputar pengetahuannya terkait dengan kasus PN Jakpus dan tentang penggeledahan yang dilakukan di rumahnya," ujar Pelaksana harian kabiro humas KPK Yuyuk Andriati.

Terkait penunjukan Tin sebagai staf ahli di Kemen PANRB, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan segera membicarakannya pada Menteri PAN-RAB, Asman Abnur.

"Saya akan bicara," kata JK di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (12/12).

JK menjelaskan, untuk mengangkat staf ahli menteri ada aturan main tersendiri yang harus dipatuhi. Salah satunya mempertimbangkan rekam jejak calon staf ahli.

"Harus ada etikanya (kalau mau mengangkat staf ahli), bersih lah staf ahli itu. Apalagi mengurus SDM, yang diangkat itu harus bersih," ucapnya.

Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari penegak hukum apakah Tin ikut terkait dalam kasus yang menyeret nama suaminya. Meski demikian, JK menegaskan staf ahli menteri seharusnya sosok yang bersih.

"Walaupun tentu juga memakai praduga tidak bersalah. Tapi setidak tidaknya harus bersih," ujarnya. [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini