Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Istri Jonru datangi gedung DPR, mengadu ke Fadli Zon minta perlindungan

Istri Jonru datangi gedung DPR, mengadu ke Fadli Zon minta perlindungan Keluarga Jonru bertemu Fadli Zon. ©2017 merdeka.com/renald ghiffari

Merdeka.com - Keluarga Jonru Ginting mengadukan penahanan Jonru kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Istri Jonru, Yulianti meminta Fadli memberikan perlindungan kepada suaminya yang tengah ditahan di Polda Metro Jaya.

"Sebagai rakyat biasa memohon supaya kita bisa dibantu untuk meminta perlindungan untuk suami saya," kata Yulianti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Yulianti menilai banyak kejanggalan di balik penahanan Jonru. Semisal proses pemeriksaan dan penahanan begitu cepat. "Proses penahanannya begitu cepat, pada tanggal 29 (September) diperiksa dari pukul 16.00-02.00 WIB. Lalu langsung dijadikan tersangka dan ditahan," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, postingan Jonru yang berisi kritik kepada pemerintah melalui akun Facebooknya tidak terlalu keras ketimbang orang lain. Namun, dia heran hanya Jonru yang ditangkap.

"Postingan banyak yang kritik pemerintah. Dan lebih pedas dari itu tapi kenapa suami saya yang ditangkap," ujar Yulianti.

Menanggapi keluhan keluarga Jonru, Fadli menilai postingan Jonru berisi kritikan terhadap pemerintah masih dalam batas wajar. Fadli menegaskan tiap orang memiliki hak untuk berpendapat.

"Itu koridor yang ingin kita tegakkan. Yang dilakukqn Jonru masih dalam batas wajar. Kalau mau kritik sampaikan pendapat aspirasi apalagi kita negara demokrasi," ujar Fadli.

Fadli mengaku akan mengunjungi Jonru di Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkara yang membuatnya ditahan. "Jadi saya nanti akan segera temui, kalau tidak sempat besok setelah saya ke luar. Untuk kuasa hukum tetap berjuang ekstra demi keadilan," tukasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Firli Bahuri Kembali Ajukan Praperadilan, Polda Metro Jaya Yakin Bakal Ditolak

Firli Bahuri Kembali Ajukan Praperadilan, Polda Metro Jaya Yakin Bakal Ditolak

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka pemeras Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya
Soal Desakan Penahanan Firli Bahuri, Kapolri Serahkan ke Polda Metro Jaya

Soal Desakan Penahanan Firli Bahuri, Kapolri Serahkan ke Polda Metro Jaya

Kapolri percaya atas semua proses penyidikan yang dilakukan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto

Baca Selengkapnya
Putusan praperadilan Digelar Besok, Kubu Firli Bahuri Yakin Penetapan Tersangka Gugur

Putusan praperadilan Digelar Besok, Kubu Firli Bahuri Yakin Penetapan Tersangka Gugur

Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar yakin jika penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya tidak sah

Baca Selengkapnya
Firli Bahuri Didesak Ditahan, Komisi III DPR Minta Polda Metro Jaya Segera Bertindak

Firli Bahuri Didesak Ditahan, Komisi III DPR Minta Polda Metro Jaya Segera Bertindak

Kasus Firli yang menjadi perhatian masyarakat membuat Polda Metro Jaya harus segera mengambil tindakan.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya