Better experience in portrait mode.
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Istana Terima Draf Revisi UU TNI-Polri

Istana telah menerima draf revisi UU TNI-Polri yang menuai tantangan keras dari masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia.

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU tersebut sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres ke parlemen. Revisi ini mencakup peningkatan usia pensiun petugas polisi dan jenderal polisi bintang empat, serta memberikan kewenangan yang luas kepada polisi dalam pengawasan dan pekerjaan intelijen.

Kelompok sipil khawatir pengubahan aturan ini akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan membuka jalan bagi militer untuk kembali ke urusan sipil. Revisi juga memperbolehkan anggota militer aktif ditempatkan pada posisi apa pun di pemerintahan jika presiden memutuskan perlunya hal tersebut.

Meskipun mendapat tantangan, pemerintah tetap akan mengkaji revisi UU TNI-Polri dengan seksama untuk memastikan keputusan yang tepat. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Pengabdian Bidan di Daerah Akses Sulit di Banyuwangi, Rutin Jemput Bola ke Semua Bumil

Bidan di Daerah Akses Sulit di Banyuwangi Rutin Jemput Bola

Pengabdian Bidan di Daerah Akses Sulit di Banyuwangi, Rutin Jemput Bola ke Semua Bumil Misiyati merupakan satu dari enam bidan yang bertugas di Rumah Bersalin Desa Sarongan.

Bidan di wilayah terluar Banyuwangi, seperti di Desa Sarongan, menghadapi berbagai tantangan dalam melayani warga. Mereka melakukan pemeriksaan ibu hamil, lanjut usia, gizi warga, dan promosi kesehatan dengan kendaraan operasional yang difasilitasi Pemkab Banyuwangi.

Keberadaan Rumah Bersalin di Desa Sarongan sangat bermanfaat bagi petugas dan warga. Rumah bersalin ini memudahkan akses layanan persalinan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah Jepang. Para bidan juga melakukan jemput bola ke tempat-tempat pasien untuk memberikan layanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan di Rumah Bersalin didukung oleh fasilitas lengkap, kendaraan operasional, dan shift jaga yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Keberadaan Rumah Bersalin ini sangat bermanfaat bagi bidan dan tenaga medis lainnya yang bekerja di daerah terluar Banyuwangi.

Geser👉
Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bata-Tegal, Kontraktor dan Pejabat Pemkab Bondowoso Ditahan Jaksa

Tiga Tersangka Korupsi Proyek Jalan Ditahan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi jalan Bata-Tegal Jati yang ada di Kecamatan Sumber Wringin, Bondowoso. Ketiga tersangka langsung ditahan.

Ketiga tersangka tersebut yakni mantan Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (Dinas BSBK) Bondowoso, Munandar; pengusaha konstruksi Rian Mahendra; dan pihak swasta lain berinisial BS. Kerugian negara dalam proyek ini diperkirakan Rp2 miliar lebih.

Proyek jalan tersebut berlangsung pada tahun 2022 dengan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kejari Bondowoso menemukan ada kekurangan volume pengerjaan pada proyek senilai Rp4,85 miliar itu. Para tersangka dijerat dengan pasal yang sama, yakni Pasal (2) dan (3) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga tersangka yang ditahan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi proyek jalan. Kerugian negara yang mencapai Rp2 miliar lebih menjadi bukti tindak pidana korupsi yang harus dihukum. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Terbukti Manipulasi Nilai Rapor, 51 Siswa SMP di Depok Dicoret Masuk 8 SMA

Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Kota Depok

Skandal manipulasi nilai rapor di Kota Depok membuat heboh.

Dinas Pendidikan Jawa Barat membatalkan penerimaan 51 calon peserta didik tingkat SMAN Kota Depok pada PPDB Tahap II.

Manipulasi nilai rapor dilakukan oleh pihak SMP dengan merubah nilai menjadi lebih tinggi dari nilai sebenarnya.

Kasus ini diawali dengan pengecekan nilai oleh Tim Pengawasan PPDB Jabar dan berakhir dengan pembatalan 51 CPD serta penindakan terhadap perbuatan 'cuci rapor'.

Geser👉
DPR Resmi Ajukan Hak Angket Haji 2024

DPR Resmi Ajukan Hak Angket Haji 2024

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengajukan hak angket dan membentuk panitia khusus haji untuk menelusuri dugaan penyelewengan aturan yang diduga dilakukan Kementerian Agama saat pelaksanaan ibadah haji 2024.

Pimpinan PBNU enggan mengomentari hal tersebut dan menyatakan bahwa pansus angket haji 2024 sepenuhnya menjadi hak Kementerian Agama untuk menjawab segala tuduhan.

DPR menemukan tiga masalah utama terkait pelaksanaan haji 2024, yaitu indikasi pelanggaran UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, masalah transportasi dan layanan terhadap jemaah, serta kelalaian pemerintah dalam menanggulangi jemaah yang tidak menggunakan visa haji resmi.

DPR juga menemukan dugaan korupsi dalam pelaksanaan haji 2024. Bagi pembaca yang ingin membaca ringkasan menarik lainnya, geser ke atas.

Geser👉
Fakta-Fakta Ajudan Wakapolres Sorong Ditemukan Gantung Diri, Ada Motor Mesinnya Masih Menyala

Jasad Ajudan Wakapolres Sorong Ditemukan Tergantung di Dapur

Jasad ajudan Wakapolres Sorong ditemukan tergantung di dapur rumah dinas.

Polisi menemukan fakta-fakta yang mengungkap motif kematian RN.

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh RN, menunjukkan kemungkinan bunuh diri.

Motor RN masih menyala saat ditemukan, adik kandungnya curiga dan menemukan jasad terjerat tali tambang.

Geser👉
Jadi Tersangka Korupsi Sekretariat, 4 Pimpinan DPRD Bantaeng Langsung Ditahan di Rutan

Empat Pimpinan DPRD Bantaeng Jadi Tersangka Korupsi

Kejaksaan Negeri Bantaeng menetapkan empat pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng sebagai tersangka korupsi pada sekretariat DPRD Kabupaten Bantaeng sejak 2019-2024.

Keempat tersangka ditetapkan setelah diperiksa penyidik selama delapan jam. Mereka diduga terlibat dalam perkara dugaan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan belanja rumah tangga untuk pimpinan DPRD Kabupaten Bantaeng Masa Jabatan 2019-2024.

Tiga pimpinan dan Sekretaris DPRD Bantaeng selama lima tahun menerima Rp4,95 miliar. Keempat tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Bantaeng.

Penetapan tersangka ini berdasarkan sejumlah bukti dan mereka dijerat Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota, Pakaian Dinas, dan Atribut serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Geser👉
Mantan Menteri Pertanian Divonis 10 Tahun Penjara

Mantan Menteri Pertanian Divonis 10 Tahun Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih melakukan banding setelah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo divonis 10 tahun penjara terkait perkara pemerasan dan gratifikasi.

KPK telah mengajukan banding untuk Syahrul Yasin Limpo, Kasdi Subagyono, dan Muhammad Hatta. Alasan banding belum diungkapkan.

Syahrul terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut membayar denda Rp300 juta. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp500 juta.

KPK juga membebankan Syahrul dengan biaya ganti sebesar Rp44 miliar. Pembaca dapat menemukan ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda. Geser ke atas!

Geser👉
Penjelasan Polri soal Buronan TPPO Magang Ferienjob Dibebaskan saat Liburan di Italia

Proses Pemulangan Tersangka Kasus TPPO Mahasiswa di Jerman Masih Berlangsung

Proses memulangkan ER alias EW (39) atau Enik Rutita alias Enyk Waldkoenig tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mahasiswa atau friendjob di Jerman masih berlangsung.

Alasan dilepaskannya EW yang sebelumnya sempat diamankan ketika ketahuan berlibur di Italia adalah karena persoalan prosedur dari pihak Indonesia yang dianggap kepolisian Italia terlambat.

Meski dilepaskan di Italia, EW tidak bebas dari jeratan hukum karena proses penyidikan masih terus berlangsung. Enyk Waldkoenig diduga terlibat dalam kasus TPPO terhadap 1.047 mahasiswa dari 33 kampus di Indonesia yang ikut ferienjob di Jerman.

Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Polri Sita Aset Mewah Sindikat Penipuan Online

Polri Sita Aset Mewah Sindikat Penipuan Online

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyita sejumlah mobil mewah dan aset lain dari warga negara China yang disangka sebagai otak pelaku tindak pidana penipuan online di Dubai.

Aset yang disita diduga hasil tindak pidana penipuan, termasuk mobil mewah seperti Maserati, Porsche, Mini Cooper, dan Ferrari. Selain itu, ada juga aset berupa vila dan gedung milik tersangka.

Polri akan berkoordinasi dengan Interpol untuk proses penyitaan aset yang masih berada di Dubai. Ses NCB Interpol Indonesia mengatakan akan berupaya membawa barang hasil kejahatan tersebut ke Indonesia.

Selain terlibat dalam penipuan online, tersangka juga terlibat dalam kasus perdagangan orang. Total, sindikat ini berhasil meraup Rp1,5 triliun dari bisnis ilegalnya. Polri berharap agar pembaca dapat menemukan ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
Anak SYL Minta Maaf Usai Ayahnya Terbukti Peras Anak Buah di Kementan

Putri SYL Divonis 10 Tahun Penjara

Putri Syahrul Yasin Limpo (SYL) Indira Chuanda Thita Syahrul meminta maaf usai ayahnya terbukti melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi selama menjabat Menteri Pertanian (Mentan).

SYL divonis 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta dalam kasus tersebut. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp14.147.144.786 ditambah 30 ribu USD. Indira menyebut, keluarganya menerima putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat.

SYL yang juga terjerat kasus TPPU juga sempat meminta kepada majelis hakim dan Jaksa KPK agar perkaranya tersebut dapat segera kelar dengan alasan masalah umurnya yang sudah beranjak tua. SYL berharap proses hukum yang tengah menjeratnya dapat terus berlangsung tanpa ada penundaan.

Putri SYL divonis 10 tahun penjara dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. SYL berharap proses hukum berlangsung tanpa penundaan. Geser ke atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Satu Kader NU Bertemu Presiden Israel Ternyata Staf Khusus Pj Bupati Kudus

Klarifikasi Penjabat Bupati Kudus Terkait Pertemuan dengan Presiden Israel

Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie akan melakukan klarifikasi terkait pertemuan staf khususnya dengan Presiden Israel yang fotonya viral.

Bupati Kudus mengakui kejutan dan mengetahui pertemuan tersebut setelah foto viral. Namun, keikutsertaannya tidak ada kaitannya dengan Pemkab Kudus dan alasan keberangkatannya ke Israel diklaim sebagai alasan pribadi.

Bupati Kudus menyatakan bahwa masyarakat Kudus tetap mendukung perjuangan Palestina dan akan mengikuti kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Staf Khusus Pj Bupati Kudus belum memberikan tanggapan terkait pertemuan tersebut. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Ketua DPRD Sebut Riau Bhayangkara Run Berefek Jangka Panjang, Ini Alasannya

Riau Bhayangkara Run 2024 Sukses Digelar

Riau Bhayangkara Run 2024 sukses digelar dengan dampak jangka panjang.

Olahraga menjadi gaya hidup dan kebutuhan, terutama di kalangan generasi muda.

Sport tourism memberikan multiplier efek positif terhadap perekonomian dan pengenalan daerah.

Event Riau Bhayangkara Run mengenalkan kearifan budaya dan meningkatkan okupansi hotel.

Geser👉