Merdeka.com - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa hari ini di depan Gedung DPR dan Istana Merdeka. Mereka menuntut sejumlah hal, mulai dari penolakan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sampai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengetahui dan memahami tuntutan buruh.

"Tentunya pemerintah juga melihat dan menyadari apa yang disampaikan buruh berkaitan dengan basic need mereka," ujar Pramono di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (2/10).

Tak hanya mendengarkan tuntutan buruh, pemerintah juga disebut menampung masukan dari pelaku usaha. Pramono menyebut pengusaha menginginkan dunia usaha di Tanah Air lebih kompetitif.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini memastikan pemerintah akan mencari jalan keluar atas tuntutan dan masukan tersebut.

"Seperti ini tugas pemerintah untuk mempertemukan, mencari jalan keluar, supaya apa yang menjadi aspirasi buruh bisa terpenuhi. Kemudian dunia usaha ketika trade war terjadi, Indonesia dianggap tidak dapat memanfaatkan secara maksimal karena banyak aturan yang mengikat kita sendiri," kata dia.

Pada Senin (30/9) lalu, Jokowi bertemu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Pertemuan digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan, di antaranya revisi UU Ketenagakerjaan, revisi PP Pengupahan, dan BPJS Kesehatan.

Usai pertemuan, Jokowi mengaku menampung dan mendengarkan segala aspirasi buruh. Menurutnya, semua usulan yang diutarakan sangat baik.

"Ya, usulan ini kan banyak sekali. Usulan nama banyak sekali. Usulan dari serikat juga baik. Saya kira semuanya kita tampung sebagai sebuah usulan yang baik," ungkap Jokowi.