Istana Soal Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin: Melindungi-Memenuhi HAM
Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengklaim dua tahun pemerintah Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.
Dia menjelaskan salah satunya kebijakan terkait keadilan, hukum dan HAM menjadi bagian penting dari implementasi transformasi yang progresif.
"Termasuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM, juga hak konstitusional untuk melakukan kritik secara lisan dan tertulis," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Kamis(21/10).
Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga telah berupaya melakukan penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dalam proses juga pembaharuan KUHP. Tidak hanya itu penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres No. 53 Tahun 2021.Keadilan juga kata dia ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua.
"Sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadi simbol persatuan Bangsa Indonesia," bebernya.
Program Sertipikat Tanah Gratis
Tidak hanya itu Jokowi juga melanjutkan program sertifikat tanah gratis untuk rakyat tidak mampu. Total keseluruhan kata dia yaitu 32,9 juta sertifikat per Mei 2021.
"Penanganan mafia pertanahan, penyelesaian konflik agraria," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sehingga, pekerjaan untuk pemerintahan berikutnya akan bisa langsung berjalan.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir tahun ini seharusnya diakhiri dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi pencapaian diraih PKB di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon."
Baca SelengkapnyaCak Imin ini pun diajak oleh mantan Gubernur DKI Jakarta untuk mengulang kembali ucapannya.
Baca SelengkapnyaPadahal Jokowi sudah menggunakan kerta besar mengenai Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya