Merdeka.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan peraturan presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya akan mengikuti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi No 19/2019. Hal tersebut juga, kata dia, termasuk berkaitan dengan Perpres Dewan Pengawas, organisasi hingga pegawai yang akan berstatus ASN.

"Apapun yang dilakukan tidak mungkin bertentangan dengan UU itu, pengaturan dalam Perpres," kata Pramono di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12).

Dengan adanya perpres tersebut, Pramono mengklaim pemerintah tidak berniat untuk melemahkan KPK. Justru berharap lembaga antirasuah semakin kuat.

"Tidak ada niat, itikad atau apapun dalam pemerintah untuk melemahkan KPK karena pemerintahan Presiden Jokowi ini betul-betul menginginkan, mengharapkan bisa bekerja dengan baik," ungkap Pramono.

Perpres Masih Dalam Penggodokan

Pramono menjelaskan saat ini Perpres tersebut sedang dalam proses penggodokan dan segera diselesaikan.

"Sekarang ini dalam proses finalisasi, yang jelas dari Kemenkum HAM, dari Menpan-RB, sudah diajukan ke Presiden melalui kita, Mensesneg-Menseskab, lagi finalisasi," kata Pramono.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Perpres tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perpres itu nantinya akan mengatur susunan organisasi, tata kerja pimpinan dan organ pelaksana pimpinan KPK.

Selain soal KPK, Jokowi tengah menyiapkan Perpres tentang Dewan Pengawas KPK. Perpres dari Jokowi ini diperlukan lantaran belum ada aturan turunan dari UU nomor 19/2019 tentang KPK yang mendasari terbentuknya Dewan Pengawas sebagai organ baru di tubuh lembaga antirasuah.

Lima anggota dewan pengawas KPK pun saat ini tengah menunggu Perpres tersebut terbit. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Perpres soal dewan pengawas KPK sudah siap terbit sehingga bisa langsung bekerja.